Mardiono Sesalkan Kericuhan Di Muktamar X PPP

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyayangkan kericuhan dalam Muktamar X di Hotel Mercure, Ancol, Sabtu (27/9/2025). Kericuhan menyebabkan sejumlah kader luka hingga mendapat perawatan di rumah sakit.

Mestinya, kericuhan tidak terjadi dalam forum musyawarah tertinggi partai.

“Ada beberapa kader kami cedera di bagian kepala, kemudian di bagian bibir, dan lain sebagainya. Tentu ini nanti akan kita lanjutkan dengan proses hukum,” kata Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono dalam keterangannya, Minggu (28/9/2025).

Mardiono menyebut tanda-tanda gangguan sudah terlihat sejak awal Muktamar. Dia menduga ada kelompok yang memiliki agenda tertentu dalam Muktamar X.

“Sejak awal sudah ada gelagat ada yang akan memaksakan kehendak dalam proses Muktamar,” katanya.

Forum Muktamar dalam pemilihan ketua umum berjalan tertutup, hanya dihadiri internal partai.

Mardiono menyebut pihaknya telah mengantongi rekaman CCTV yang akan menjadi bukti bagi kepolisian untuk penyelidikan.

“Ada CCTV, nanti polisi akan melakukan penyelidikan. Dalam demokrasi tidak boleh dicederai oleh hal-hal yang tidak secara konstitusional,” ujarnya.

Pimpinan Sidang Muktamar Amir Usmara juga menyayangkan dinamika sidang yang memanas hingga sejumlah kursi terbalik.

Namun, ia memastikan keputusan aklamasi pemilihan ketua umum telah sah diambil sebelum kericuhan.

Forum Muktamar X telah sah memilih Muhammad Mardiono secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030.

“Keributan berlangsung setelah palu aklamasi diketuk. Jadi secara formal Muktamar sudah memutuskan,” ujarnya.

Mardiono menyebut langkah mempercepat proses pemilihan didasarkan pada Pasal 11 AD/ART PPP sebagai upaya penyelamatan forum agar tidak berlarut dalam keributan.

PPP berharap Muktamar X bisa kembali berjalan tertib hingga penutupan pada Senin (29/9/2025). PPP juga akan tetap melanjutkan rangkaian Muktamar sesuai jadwal, termasuk pembentukan tim formatur dan bimbingan teknis sambil menyerahkan penanganan kericuhan kepada aparat penegak hukum. FB03