Eks Jubir HTI Harap Brand 212 Dipertahankan

Inisiatifnews – Mantan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menilai bahwa brand besar 212 dapat menjadi kendaraan sosial yang bertujuan untuk menegakkan kehidupan bersyariah berbasis Khilafah Islamiah.

“Kita temukan ada potensi umat yang sangat besar yang lahir buah dari pengaderan sejak 1982, yakni 212,” kata Ismail Yusanto dalam sebuah diskusi yang digelar di Gedung Joeang 1945, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2019).

Ia melihat antusias publik terhadap agenda-agenda 212 tersebut juga sangat besar. Jutaan umat Islam pernah sampai tumpah-ruah di Jakarta.

Karena wadah yang sangat potensial itulah, Ismail Yusanto berharap agar brand 212 tidak diganti namanya dengan nama apapun.

“Makanya saya harap ke teman-teman jangan diubah namanya 212. Karena tone-nya jelas yakni Aksi Bela Islam (ABI), Bela Quran, Bela Ulama, Bela Habaib, Bela Negara,” ujarnya.

Menurut Ismail, gerakan 212 juga sangat berpotensi untuk dijadikan wadah perubahan yakni dari negara demokrasi menjadi negara khilafah.

“Itu kita punya bekal untuk wujudkan agenda itu, bahwa demokrasi memberikan jalan yang sempit bahkan tertutup kalau kita ingin perjuangkan Islam seutuhnya,” paparnya.

Untuk membesarkan gerakan perjuangan pendirian negara khilafah itu, Ismail Yusanto memberikan saran agar ada semacam semangat untuk memberikan label kepada pemerintah bahwa saat ini rezimnya dalah anti Islam.

“Tone-nya ke depan itu kita sebut Rezim Anti Islam Kaffah. Khilafah sekarang seperti momok dan hal yang menakutkan dan dianggap paham yang disetarakan dengan paham komunisme,” tukasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Asep Syaripudin. Dimana menurutnya, demokrasi tidak tepat menjadi sistem di Indonesia. Bahkan menurut syariat kata Asep, demokrasi sejatinya haram.

“Situasi yang tidak ideal dan hanyut ini, bahwa demokrasi adalah tetap democrazy. Demokrasi itu harus menegakkan keadilan dan keadilan itu sesuai syariat Allah, dan dalam konteks ini demokrasi itu Haram,” kata Asep.

Namun ia menilai bahwa demokrasi di Indonesia tidak lebih dari bagaimana mengisi kekuasaan negara semata.

“Tapi kita nggak dalam konteks itu. Kita hanya bicara masalah bagaimana mengisi kekuasaan saja,” tukasnya.

Lebih lanjut, Ketua Aliansi Pergerakan Islam (API) Jawa Barat itu menyatakan bahwa sistem khilafah adalah sistem yang paling tepat untuk menjaga kedaulatan agama.

“Sistem (demokrasi) itu dalam menjaga masyarakat iya, tapi untuk konteks mengamankan kedaulatan agama, belum tentu,” ujarnya.

Maka dari itu Asep berharap sistem Khilafah bisa tegak berdiri di Indonesia, minimal tahun 2024.

“Harapan saya 2024 Khilafah tegak di Indonesia,” tutupnya.

[NOE/RED]