Suksesnya Reformasi Polri Tergantung Political Will

Intelektual, Hamid Basyaib mengatakan, ada banyak permasalahan yang harus disorot Komisi Percepatan Reformasi Polri. Namun, Hamid menilai, dari segi pemetaan atau diagnosis penyakit sebenarnya sebagian besar permasalahan Polri sudah diketahui.

“Masalahnya, tinggal ada political will atau tidak, mau atau tidak melaksanakannya,” kata Hamid kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di YouTube Mahfud MD Official, Minggu (14/12/2025).

Ia menekankan, dalam situasi seperti sekarang jangan pula timbul kesan bahwa seluruh tubuh kepolisian itu buruk. Hamid meyakini, sudah pasti masih banyak perwira-perwira polisi yang baik, serta yang benar-benar bertanggung jawab.

Mereka, lanjut Hamid, masih menjadikan posisinya sebagai amanah dan mulia untuk melindungi dan mengayumi masyarakat seperti slogannya, seperti prinsip dasarnya ya. Namun, ia berpendapat, kini mungkin perwira-perwira itu belum cukup kuat bersuara.

Bagi Hamid, kalau perwira-perwira baik ini diberi kesempatan pasti mereka akan secara umum memperbaiki citra dan kinerja institusi yang mereka cintai itu. Sebab, Polri merupakan tempat mereka mengabdikan diri sejak muda sampai berposisi.

“Tempat mereka mengabdikan dirinya sejak muda dan ada yang sampai 35 tahun mengabdikan, tidak mungkin mereka juga ikhlas atau rela ya bahwa instansinya jadi bahan omongan yang buruk di tengah masyarakat atau rakyat Indonesia,” ujar Hamid.

Biasanya, ia menyampaikan, perbaikan itu dimulai dari yang kecil saja, merembet atau menular ke aspek-aspek lainnya. Tapi, Hamid menegaskan, persoalan-persoalan yang kecil ini harus benar-benar dijalankan betul-betul, sehingga bisa menular.

Misalnya, Blue Code Silent yang benar-benar dihapus, akan merambat ke yang lain ketika sukses dilakukan. Hamid menyarankan, perbaikan dilakukan secara part and partial progress, dilakukan per bagian-bagian kecil dan dilihat perkembangannya.

“Bukan kita start di titik 0, lalu kita menilai berdasarkan hasil akhirnya di ujung, tidak mungkin begitu. Semangat reformasi itu selalu incremental, part and partial progress, kalau mau yang kontan-kontanan begitu dari 0 melangsung ke 10 itu namanya revolusi, bukan reformasi, dan sudah pasti kita tidak menginginkan itu,” kata Hamid.

Ia berharap, Komisi Percepatan Reformasi Polri terus bekerja keras mewujudkan itu semua. Serta, tentu saja terus mencatat agenda-agenda yang sudah diajukan oleh masyarakat atau sudah disampaikan melalui forum-forum lain seperti DPR.

Menurut Hamid, semua ini dimaksudkan tidak lain demi Polri yang bermartabat, yang baik, yang bekerja efektif dan efisien. Sebab, satu alasan yang jelas dan sederhana saja bahwa Polri bukan milik para polisinya yang kebetulan sekarang sedang aktif.

“Kepolisian Republik Indonesia adalah milik kita, milik saya, milik Anda semua, milik masyarakat, milik rakyat, milik bangsa Indonesia. Ini kepolisian terlalu berharga untuk dibiarkan begitu saja dengan segala macam kelebihan kekurangannya,” ujar Hamid. (WS05)