Menko Polkam Minta Pelaku Karhutla Riau Ditindak Tegas Tanpa Pandang Bulu

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, memastikan pemerintah akan mengerahkan upaya terbaik menuntaskan kebakaran hutan dan lahan di Riau. Hal ini dirasa penting karena asap karhutla bisa berdampak hingga ke negara-negara tetangga.

Dampaknya, kata Budi, bisa berpengaruh kepada kredibilitas Indonesia di mata internasional. Ia menyampaikan arahan Presiden Prabowo tentang penanganan karhutla yang bukan hanya tugas teknis, tapi menyelamatkan masa depan bangsa. Karenanya, butuh tindakan cepat dan tegas.

“Mari kita kerahkan kapasitas terbaik kita untuk melindungi rakyat, lingkungan, dan kredibilitas Indonesia di mata internasional,” kata Budi di Rapat Koordinasi Bersama Pengendalian Karhutla Provinsi Riau, Rabu (23/07/2025).

Budi meminta seluruh instansi yang terlibat dalam penanganan karhutla untuk memperhatikan enam hal-hal yang perlu diatensi. Pertama sekaligus menjadi target utama adalah memastikan karhutla cepat dipadamkan, sehingga asap tidak meluas, apalagi hingga ke negera tetangga.

Kementerian Kehutanan segera mengerahkan tim teknis ke lokasi untuk asesmen dampak dan recovery plan. Lalu, audit seluruh konsesi di 21 kabupaten/kota terdampak karhutla, kemudian moratorium sementara izin baru di lahan gambut, minimal sampai situasi darurat berakhir.

“Selanjutnya, langkah tegas penegakan hukum agar terus dilakukan secara konsisten oleh Polri dan Kejaksaan. Lakukan penindakan tegas tanpa pandang bulu, lakukan press release untuk efek deterrence. Koordinasikan dengan Kejaksaan untuk percepatan proses hukum,” ujar Budi.

Terakhir, Budi menyampaikan soal sanksi administratif. Budi meminta Menteri Kehutanan cabut konsesi yang terbukti melanggar, terapkan denda maksimal sesuai regulasi, blacklist perusahaan yang terbukti melakukan membakaran, dan menyediakan data lengkap pemegang konsesi.

Hingga Rabu (23/7/2025), penanganan karhutla di Riau terus dilakukan berbagai instansi terkait yang tergabung dalam Desk Penanganan Karhutla bentukan Menko Polkam. Desk tersebut menempatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai penanggung jawab.

Sudah dilakukan pemadaman melalui jalur darat melibatkan TNI-Polri dan beragam instansi terkait. Dilakukan pula pemadaman via udara dengan pesawat water bombing yang jumlahnya terus ditambah, serta operasi modifikasi cuaca yang dilakukan sejak Minggu (20/07/2025).

Langkah itu mulai menghasilkan curah hujan pada Senin. Dalam penegakan hukum, informasi dari kepolisian daerah setempat telah terdapat 25 laporan kepolisian dengan jumlah tersangka 31 orang. Budi meyakini, situasi darurat bisa segera teratasi dan karhutla bisa segera berakhir.

“Saya sangat yakin, dengan komitmen dan sinergi kita bersama, kita akan mampu mengatasi situasi darurat yang kini terjadi,” kata Budi. (WS05)