Komisi D DPRD DKI Desak Pemprov Utamakan Infrastruktur Prioritas

Komisi D DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027 menghadapi keterbatasan fiskal.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan keterbatasan fiskal harus disikapi dengan penyusunan skala prioritas yang tepat. Menurutnya, Dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) perlu memastikan anggaran difokuskan pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Jadi dengan keterbatasan fiskal yang ada, Dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air harus benar-benar memprioritaskan program yang paling berdampak bagi masyarakat,” kata Yuke kepada wartawan, Senin (27/7/2026).

Program tersebut di antaranya penataan trotoar, pembangunan dan pemeliharaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), hingga pengendalian banjir yang dinilai menjadi kebutuhan dasar warga Jakarta.

“Komisi D meminta perangkat daerah untuk menyampaikan secara terbuka apabila terdapat kendala anggaran yang menyebabkan usulan masyarakat belum dapat diakomodasi. Dengan begitu, DPRD dapat membahas kemungkinan penyesuaian anggaran dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar),” imbaunya.

Komisi D juga menyoroti penurunan alokasi anggaran bagi Suku Dinas dibandingkan tahun anggaran 2026. Menurut Yuke, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan serta saluran air di berbagai wilayah Jakarta masih cukup tinggi.

“Kami mengingatkan jangan sampai yang diprioritaskan hanya jalan-jalan besar atau kawasan pusat kota. Jalan lingkungan, saluran, penerangan, dan infrastruktur dasar di wilayah pinggiran juga harus menjadi perhatian karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Pembangunan yang merata menjadi salah satu kunci meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jakarta.

Oleh karenanya, penyusunan APBD DKI Jakarta Tahun 2027 diharapkan tetap mengedepankan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama, meskipun pemerintah daerah menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal. RLS