IPI Sayangkan Banyak Menteri Jokowi yang Blunder Sepanjang Pandemi Covid-19

Inisiatifnews.com – Direktur Eksekutif Indonesian Public Institue (IPI) Karyono Wibowo menyayangkan adanya fenomena blundernya beberapa Menteri Presiden Joko Widodo di dalam Kabinet Indonesia Maju, khususnya sepanjang masa penanggulangan wabah Covid-19.

“Sejumlah perbedaan kebijakan dan silang pendapat yang membuat blunder dan menambah kebingungan masyarakat,” kata Karyono dalam keterangan persnya, Jumat (8/5/2020).

Apalagi kata Karyono, silang kebijakan yang diambil para pembantu Jokowi itu justru berbenturan dengan keinginan Presiden dalam kerja besar yakni segera mengentaskan masalah Covid-19 di Indonesia.

“Sejumlah kebijakan terlihat paradoks dengan keinginan Presiden yang menghendaki penanganan pandemi COVID-19 ini dilakukan dengan cepat dan tepat. Kesan yang muncul justru ego sektoral, kebijakan yang bertolak belakang yang menimbulkan polemik,” ujarnya.

Beberapa contoh silang kebijakan yang membuat blunder pemerintahan Jokowi tersebut adalah soal ekspor masker juga menjadi sorotan publik. Dimana Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian menyebut pemerintah akan membatasi ekspor masker ke luar negeri karena di dalam negeri masih membutuhkan masker dalam jumlah besar.

Sayangnya, statemen Airlangga justru berbeda dengan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang menegaskan pemerintah tidak akan membatasi ekspor masker.

Tak hanya itu, Program Kartu Prakerja yang dikomandoi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Golkar itu telah menimbulkan polemik. Tak pelak, Menko Perekonomian ini dituding sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tersebut. Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di tengah pandemi ini masih dipersoalkan hingga saat ini. Pelbagai kecurigaan mengemuka, dari peluang adanya joki hingga nepotisme serta konflik kepentingan mewarna kehadiran program Karu Pra Kerja tersebut. Salah satunya soal penunjukan mitra pelatihan Ruangguru dalam program ber-budget Rp 20 triliun.

Perselisihan kebijakan di lingkungan pemerintah belum berhenti sampai disitu. Silang pendapat kembali terjadi saat Luhut Binsar Pandjaitan ditugaskan sebagai Paksana Tugas (Plt) Menteri Perhubungan (Menhub) karena Budi Karya Sumadi harus diisolasi karena terkonfirmasi positif Covid-19. Dimana Luhut saat itu mengeluarkan kebijakan transportasi online tetap diperbolehkan mengangkut penumpang. Sontak kebijakan Luhut itu dianggap Karyono justru berlawanan dengan aturan Menteri Kesehatan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Kebijakan ini dinilai bertolak belakang dengan aturan Menteri kesehatan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Perbedaan pendapat soal transportasi online ini juga terjadi antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.

Situasi tambah runyam kata Karyono, dimana saat Adamas Belva Devara dan Andi Taufan Garuda Putra yang keduanya merupakan staf khusus milenial membuat langkah blunder. Langkah dua staf khusus Presiden tersebut membuat publik marah. Akhirnya Belva Devara mundur dari stafsus presiden karena keterlibatan perusahaan platform Ruangguru yang dikelolanya dalam program Kartu Pra Kerja dengan anggaran 5,6 triliun dipersoalkan. Mundurnya Belva disusul Andi Taufan koleganya sesama stafsus presiden. Pasalnya, CEO Amartha ini mengirim surat atas nama staf khusus kepada seluruh camat di Indonesia agar bekerjasama dengan perusahaan Amartha.

Selanjutnya, Karyono menyebut, bahwa kebijakan terbaru yang menimbulkan kontroversi adalah kebijakan Kementerian Perhubungan Budi Karya Sumadi yang membuka peluang untuk mengizinkan semua moda transportasi beroperasi kembali di tengah pandemi covid-19.

Kebijakan ini dipersoalkan sejumlah pihak karena bertolak belakang dengan hakikat kebijakan PSBB itu sendiri yang tujuan utamanya adalah membatasi mobilitas masyarakat guna memutus rantai penyebaran virus corona.

Bagi pengamat politik senior ini, kebijakan Budi Karya Sumadi tersebut justru dinilai tidak konsisten. Betapa tidak, di satu sisi pemerintah melarang mudik dan menganjurkan masyarakat untuk tinggal di rumah selama musim pandemi tapi di sisi lain ada kebijakan baru yang membuka seluruh moda transportasi beroperasi lagi.

“Kebijakan ini juga bertolak belakang dengan 5 kepala daerah yang mengajukan permohonan penghentian kereta api karena wilayahnya menjadi zona merah,” jelasnya.

Dengan kebijakan baru di bidang transportasi ini bisa memupus harapan 5 kepala daerah. Tak pelak, kebijakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang baru saja dinyatakan sembuh dari COVID-19 ini justru menimbulkan kepanikan baru di tengah masyarakat.

Kemudian, Karyono berpendapat bahwa ketika kebijakan ini tetap dijalankan, banyak pihak menilai justru berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat termasuk mudik, meskipun pemerintah tetap melarang mudik.

Maka semestinya kata Karyono, pemerintah harus tegas dengan kebijakan larangan bepergian ke luar kota terutama dari zona merah untuk mencegah penyebaran virus Corona.

“Justru yang terpenting adalah pembatasan pergerakan orang agar kasus positif COVID-19 dapat segera ditekan dan perekonomian kembali pulih,” paparnya.

Lebih lanjut, Karyono Wibowo berpandangan bahwa perbedaan kebijakan ini menunjukkan buruknya komunikasi pemerintah dalam upaya mengatasi penderitaan rakyat akibat Covid-19.

“Akibat komunikasi yang buruk, telah menimbulkan kegamangan masyarakat yang berpotensi menyebabkan ketidakpastian penaganan COVID-19,” tandasnya.

Terakhir, Karyono berpandangan bahwa dalam upaya untuk mengakhiri pandemi COVID-19 secepat-cepatnya sesuai dengan keinginan Presiden, maka diperlukan kebijakan yang konsisten dan kepemimpinan satu komando. Selain itu, perlu memperbaiki pola koordinasi dan sistem komunikasi yang sinergis.

“Hal yang tak kalah penting adalah menyingkirkan ego sektoral yang menjadikan bencana Covid-19 sebagai komoditas politik maupun komoditas bisnis dan ekonomi yang memanfaatkan situasi,” tutup Karyono. []