Membalik Penggorengan Kaum Tekstualis

Inisiatifnews – Pada era post truth saat ini, media sosial bisa jadi alat “pengolah” atau “penggoreng” ampuh sekaligus hantu mengerikan untuk berbagai kepentingan. Setelah diolah dan digoreng, semua jadi terbalik: yang benar jadi salah dan yang salah jadi benar. Hoax terjadi di mana-mana. Pihak yang awam sulit membedakan mana yang salah dan mana yang benar.

Keputusan Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama (Munas NU) di Banjar, Jawa Barat, akhir Februari lalu pun mengalami nasib serupa. Digoreng kanan-kiri. Gorengan pasti datang dari pihak yang tak menyukai NU. Ada juga kalangan yang secara sengaja memanfaatkannya untuk kepentingan politik sesaat: Pilpres 2019.

Padahal tak ada yg baru dari keputusan NU. Sejak muktamar 1984 di Situbondo, NU sudah membuat keputusan, bahwa persaudaraan di dalam negara bangsa (nation states) yang perlu terus dirajut, ada tiga.

Pertama, persaudaraan seiman (sesama muslim). Kedua, persaudaraan sesama bangsa (ukhuwah wathoniyah). Ketiga, persaudaraan sesama manusia (ukhuwah insaniyah). Apa yg diputuskan dalam Munas Alim Ulama di Banjar itu, merupakan elaborasi sekaligus konsistensi dari item kedua (persaudaraan sebangsa).

Dalam Al Quran dan Al Hadits sahih ditegaskan, manusia diciptakan bersuku-suku di muka bumi ini agar satu sama yg lain saling mengenal, saling bersilaturrahmi, menghormati tetangga untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman.

Apa yang diputuskan di Abu Dhabi sebulan silam antara Grand syekh Al Azhar dan Paus Fransiscus dari Roma, adalah ingin menegaskan persaudaraan sesama manusia untuk kedamaian dengan latar belakang agama.

Penandatanganan peristiwa penting di Abu Dhabi tersebut antara lain dilatar belakangi kondisi dunia saat ini yang makin tak kondusif untuk perdamaian antar sesama manusia. Perdamaian dunia tak bisa lagi diselesaikan hanya dengan mengedepankan politik belaka. Tetapi, sudah harus mengedepankan unsur agama sebagai bagian dari dialog untuk mencapai perdamaian.

Energi serta ruh positif agama tentang perdamaian (ajaran perdamaian adalah pesan inti dari seluruh agama) antar sesama manusia mesti dikedepankan. Persekusi, intimidasi, kekerasan serta energi negatif lainnya atas nama agama terjadi di mana-mana. Itu tak lain karena paham agama akhir-akhir ini banyak didominasi oleh kalangan yang berfaham tekstualis.

Paham tekstualis, dengan segala bentuk derivasinya, mendapat sponsor dari penguasa-penguasa dunia guna dijadikan alat destruksi untuk kepentingan kekuasaan politik dan ekonomi. Hal negatif seperti itu harus dilawan. Agama tak berbanding lurus dengan kekerasan dan persekusi, tetapi berbanding terbalik dengan segala energi negatif yang mengedepankan kekerasan, persekusi dengan mengatasnamakan agama.

Keputusan Abu Dhabi inline dengan keputusan Muktamar NU 1984. Negara bangsa yang sejak 1945 didirikan bersama-sama (negeri perjanjian/mu’ahadah) mesti dijaga bersama-sama.

Hal tersebut juga sudah menjadi keputusan Muhammadiyah dan NU, dengan merujuk pada Piagam Madinah yang didirikan oleh Rasulullah setelah beliau hijrah. Indonesia adalah negeri kesepakatan. NU menyebutnya sebagai darul mitsaq, Muhammadiyah mengistilahkannya sebagai darul mu’ahadah.

Dari sudut pandang kenegaraan, sebenarnya tak ada mayoritas dan minoritas dalam agama. Semua sama posisinya di depan hukum (equality before the law). Jadi, tidak tepat misalnya menyebut saudara kita yang agamanya berbeda sebagai kafir. Saudara kita menjadi tidak nyaman perasaannya. Anjuran agama tidak mengajarkan pada kita untuk membuat saudara sebangsa menjadi tersinggung.

Menyikapi kondisi nasional terakhir, terutama yang terkait dengan elemen-elemen bangsa yang mulai merapuh rasa persaudaraannya, lantaran banyak mengedepankan persekusi, hoaks yang tidak sehat lewat media sosial (post truth era), semangat keputusan Muktamar 1984 dikedepankan kembali. Itulah latar belakang dari keputusan Munas NU di Banjar, tersebut.

Tujuan penjelasan duduk soal seperti ini agar tak “digoreng” lagi di media sosial, sangat penting. Walau, tentu tak ada jaminan untuk tak “digoreng” lagi untuk disalahpahami. Maklum lah, menghadapi post truth era kita harus banyak bersabar memberi penjelasan mengenai duduk soal sebenarnya dari setiap perkara.