Senator NTB Desak Pemerintah Evaluasi Total Program MBG

Anggota DPD RI dari Nusa Tenggara Barat (NTB) Mirah Midadan Fahmid mendesak Pemerintah evaluasi totak terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebab, kasus dugaan keracunan di berbagai daerah terus terjadi, bahkan di dapilnya, Lombok Tengah.

Berbagai kasus ini sudah terlalu besar untuk dipandang sebagai kejadian kecil atau sekadar kesalahan satu dapur penyedia makanan.

Dari data surveilans Kementerian Kesehatan per 2 September 2026, tercatat 50.059 orang terdampak dalam 560 kejadian yang tersebar di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota.

“Kalau sudah berulang dan korbannya mencapai puluhan ribu orang di berbagai daerah, maka ini harus dilihat persoalan yang lebih besar. MBG perlu dievaluasi total menyeluruh,” tegas Mirah.

Kasus yang kembali terjadi di Lombok Tengah menjadi pengingat, aspek keamanan pangan tidak boleh ditempatkan sebagai persoalan sekunder dalam pelaksanaan MBG. Program yang menyasar anak-anak dan kelompok masyarakat lainnya, kata Mirah, justru harus memiliki standar keamanan pangan yang sangat ketat.

Mirah juga menyoroti kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dalam evaluasi pemerintah, sebagian besar kejadian yang telah ditelaah dikaitkan dengan persoalan keamanan pangan dan ketidakpatuhan terhadap prosedur, termasuk pada tahapan penyimpanan, pengendalian suhu, pengolahan hingga batas waktu konsumsi.

“Setiap SPPG harus benar-benar menjalankan seluruh SOP tersebut. Dari bahan diterima, disimpan, diolah, dikemas, diangkut, sampai makanan diterima dan dikonsumsi oleh anak-anak. Setiap tahapan harus memiliki kontrol dan penanggung jawab yang jelas,” pintanya.

Apalagi, Badan Gizi Nasional (BGN), pada 7 September 2026, menutup sementara 1.999 dapur SPPG yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk menjalani investigasi. BGN menyatakan, pemenuhan standar higiene dan sanitasi merupakan syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur MBG.

Hal ini menunjukkan perlunya penguatan pengawasan dan kepatuhan sebelum program diperluas lebih jauh. Pemerintah harus memastikan seluruh dapur yang beroperasi memenuhi standar, memiliki mekanisme pengawasan yang efektif, serta memberikan sanksi tegas terhadap setiap pelanggaran.

“Satu korban tetap korban. Keselamatan anak-anak tidak bisa dihitung hanya berdasarkan persentase keberhasilan program. Kalau pelaksanaannya justru berulang kali menimbulkan korban, maka efektivitas, keamanan, dan keberlanjutan program harus dipertimbangkan serta dievaluasi secara serius,” ujarnya.

Dia mendesak Pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap SPPG, memperketat persyaratan operasional, memperkuat pengawasan lapangan, memastikan kepatuhan terhadap SLHS dan SOP, serta membuka hasil evaluasi secara transparan.

Jangan sampai mengejar target jumlah penerima, tetapi mengorbankan kualitas dan keselamatan. MBG harus bergizi, tetapi juga harus aman.

“Perluasan program seharusnya dilakukan setelah pemerintah benar-benar bisa memastikan setiap makanan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar keamanan pangan,” tandas Mirah. RLS