Walhi Jawab Prabowo Soal Pemilik Konsesi yang Hutannya Terbakar, Salah Satunya PT Kiani

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meyakini kebakaran hutan yang terjadi terpeliharan atau sengaja dipelihara. Koordinator Pengkampanye Nasional Walhi, Uli Arta Siagian menilai, itu merupakan konsekuensi dari tindakan-tindakan pembiaran.

“Bicara soal kebakaran hutan dan lahan, data Walhi per hari ini, September ini ada puluhan ribu hotspot yang sebagian besarnya itu berada di wilayah konsesi, ada di 854 perusahaan yang 530an lebih perusahaan itu bergerak di sektor sawit. Sekitar 230an ada di Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), itu sudah termasuk dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke,” kata Uli kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam program Poker di YouTube Terus Terang Media, Kamis (10/09/2026).

Bahkan, ia menekankan, beberapa perusahaan yang ditemukan titik panas ini menjadi perusahaan yang berulang alami kebakaran hutan atau lahan. Ada yang sudah terbakar pada 2015, terbakar lagi 2019, terbakar lagi 2023, lalu terbakar lagi pada 2026.

“Artinya, ada keberulangan, bahasa sederhananya residivis lah ini perusahaan-perusahaan terbakar. Tapi, pertanyaannya adalah kenapa perusahaan itu tetap terus-menerus beroperasi tanpa ada penegakan hukum dan lain sebagainya?” ujar Uli.

Setelah dicek, ia menyampaikan, ternyata tidak sedikit sebenarnya dari perusahaan-perusahaan ini dimiliki oleh grup-grup besar. Termasuk, orang-orang yang penerima manfaatnya berada di lingkungan elit negeri, bahkan di lingkar Presiden Prabowo.

Maka itu, Uli mengaku aneh ketika Presiden Prabowo seakan tidak tahu dan bertanya siapa orang-orang atau perusahaan-perusahaan pemilik konsesi hutan atau lahan yang terbakar. Padahal, ia menegaskan, banyak dari mereka di sekitar Presiden Prabowo.

“Sudah mulai banyak tuh ya beberapa yang muncul bahwa sebenarnya tidak usah repot-repot sih, misalnya Presiden tanya siapa nih orang-orangnya? Perusahaan ini siapa? Kalau kita cek ya misalnya ada titik panas, misalnya di satu perusahaan PT Kiani ya di Kalimantan Timur, ketika kita cek penerima manfaat dari sana orang yang berada di satu partai, yang mendukung rezim, bahkan dia jadi tim pemenangan waktu itu,” kata Uli.

Uli menuturkan, perusahaan-perusahaan ini tidak cuma sering terbakar hutannya atau lahannya, tapi banyak dari mereka yang berkonflik dengan masyarakat adat. Ada pula perusahaan yang seharusnya tidak beroperasi karena ada di wilayah yang dilindungi.

Ia meyakini, tidak mungkin mereka bisa terus beroperasi kalau tidak memiliki relasi ekonomi, relasi kuasa, atau relasi politik yang kuat. Uli meengaskan, jika praktik-praktik itu dibiarkan, kita tinggal bersiap menghadapi kebakaran lagi tahun depan.

“Artinya, sebenarnya kebakaran yang terjadi saat ini, yang kemarin-kemarin, tahun-tahun sebelumnya, ya kita siap-siap saja di tahun berapa atau di bulan berapa tuh kebakaran lagi dan titiknya itu lagi, karena memang tidak ada niat untuk kemudian memperbaiki tata kelolanya, serta menyelesaikan problem karhutlanya,” ujar Uli.

Uli menambahkan, sebagian besar karhutla terjadi di wilayah gambut, dan sudah 80 persen gambut di Indonesia dalam kondisi rusak. Penyebabnya, ada yang karena sudah beralih fungsi dan sudah jadi lahan usaha yang konsesinya diberikan ke perusahaan.

Menurut Uli, catatan Walhi saja ada sekitar 900an perusahaan yang beroperasi di ekosistem hutan dan gambut. Ia menyayangkan, tidak pernah ada evaluasi yang benar-benar dilakukan pemerintah, walau dampaknya lagi-lagi harus ditanggung rakyat.

“Data Kemenkes tuh 3 juta masyarakat sekarang terpapar Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Pertanyaannya, apa yang sudah dilakukan negara terhadap 3 juta orang ini? 3 juta rakyat Indonesia dan itu tidak hanya terjadi tahun ini, tapi tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, rasio kematian dini meningkat ketika polusi kebakaran hutan dan lahan itu selalu terjadi setiap tahunnya. Kita tidak bisa membayangkan Indonesia Emas 2045, kita sudah cemas sekarang ini ada asap karena memang generasi kita itu selalu terpapar dengan dampak-dampak dari kerusakan lingkungan,” kata Uli. (WS05)