Mahfud MD Beri Catatan Atas Pemberantasan Korupsi di 9 Bulan Pemerintahan Prabowo

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, memberikan catatan terhadap langkah-langkah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi selama 9 bulan pemerintahan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai, kemajuan-kemajuan dalam penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi, sudah lumayan.

“Sudah lumayan, lumayan dalam arti belasan kasus, lebih dari 15 di tingkat pusat yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, di luar yang ditangani KPK, di luar juga yang di daerah-daerah, sudah mulai ditindak dan hasilnya lumayan. Memang ada political barrier atau handicap yang menghalang, sehingga kita mungkin masih harus memaklumi tapi yang sekarang dicapai menurut saya harus diapresiasi juga,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di YouTube Mahfud MD Official, Selasa (01/07/2025).

Sejak 20 Oktober 2024-1 Juli 2025, setidaknya sudah ada 16 kasus-kasus besar yang dibongkar, bahkan kasus-kasus lama yang tampak sulit diungkap. Mulai dari Zarof Ricar, impor gula, judi online Komdigi, pagar laut, dana CSR BI, DIrjen Anggaran (Jiwasraya), Pertamina, dan Hasto Kristyanto (Harun Masiku).

Kemudian, kasus korupsi kredit LPE1, Minyakita, Bank BJB, suap hakim izin ekspor CPO, kredit PT Sritex, laptop Kemendikburistek, TPPU Sugar Group Companies, dan kuota haji. Bagi Mahfud, sederet kasus-kasus itu cukup memberikan gambaran tentang pemberatasan korupsi di era pemerintahan Prabowo Subianto.

Menurut Mahfud, meskipun dengan segala kekurangannya, kemajuan-kemajuan untuk pemberantasan korupsi sudah cukup bagus. Hal itu bisa diukur dari pernyataan-pernyataan Prabowo dan komitmen kuat Prabowo untuk memberantas korupsi di Indonesia, yang dikutip Mahfud dalam buku Paradoks Indonesia.

“Nah, langkah-langkah awal 9 bulan perjalanan ini menurut saya itu bisa memberi permakluman, masih ada catatan-catatan karena political barrier, political trade off, itu sudah biasa, sehingga menurut saya Pak Prabowo masih menata dulu sampai pada saatnya, ya sekurang-kurangnya setahun, kalau terlalu lama besok sudah sibuk tahun politik kan,” ujar Mahfud.

Mahfud turut memberi sorotan terhadap kasus-kasus besar yang belum menyentuh pemain-pemain besar seperti kasus mafia peradilan Zarof Ricar, kasus judol Komdigi, kasus pagar laut, dan kasus Pertamina. Ia menyayangkan, penegakan hukum kerap berhenti ketika menemui oligarki, mafia atau petinggi negeri.

Meski begitu, Mahfud merasa, kita harus optimis dan tidak boleh pesimis berlebihan. Ia melihat, apa yang dilakukan Presiden Prabowo untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sudah mulai melangkah dengan memberikan permakluman jika memang ada handicap-handicap politik karena political trade off.

“Atau karena terlalu berat konspirasinya, sementara kekuatan Pak Prabowo belum menyatu 100 %, belum solid sepenuhnya, sehingga kita maklumi sebagai bagian dari langkah-langkah awal yang mudah-mudahan gempurannya ke depan semakin kuat seperti statement-statement-nya, yang narasinya saya kutip dari bukunya,” kata Mahfud.

Mahfud turut menyarankan agar masyarakat yang ingin tahu wajah buruk Indonesia di bidang penegakan hukum, korupsi, kejahatan politik, atau kecurangan politik untuk membaca buku Paradoks Indonesia. Ia berpendapat, buku itu sangat bagus karena kalimat-kalimat dari paragraph ke paragraph berisikan daging.

Bahkan, ia menambahkan, masyarakat bisa menunjukkan buku itu kepada Presiden Prabowo sebagai satu pengingat atas apa saja yang pernah diucapkannya tentang Indonesia. Termasuk, mengingatkan semangat nasionalisme yang kerap disampaikan sebagai prajurit TNI yang tidak mungkin mengkhianati sumpahnya.

“Soal pernyataan banyak orang, Pak Prabowo itu cari korupsi kok sampai ke ujung dunia wong di sekitar dia banyak, itu nanti kita lihat perkembangannya, sekarang yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sudah lumayan, polisi mungkin masih menimbulkan tanda tanya, saya belum melihat kasus korupsi yang besar-besar tadi yang ditangani polisi, kecuali pagar laut malah gagal ya, KPK sudah banyak di daerah-daerah,” ujar Mahfud. (WS05)