Pengamat: Kemiskinan Rakyat Ditunjang Negara, Sehingga Tersembunyi dan Seolah Tidak Miskin

Project Manager INFID, Abdul Waidl, mengkritisi data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menetapkan Rp 641.443 per orang per bulan sebagai garis kemiskinan. Sebab, jika begitu mereka yang berpendapatan Rp 650.000 per bulan tidak masuk miskin.

“Ketika pemerintah setiap bulan mengeluarkan BLT, per 3 bulan PKH, maka ketika saya dapat itu sebenarnya konsumsi saya atau pengeluaran saya Rp 100.000 pun itu nanti bisa masuk bukan bagian orang miskin karena saya dapat BLT, PKH. Ini yang disebut kemiskinan disubsidi negara untuk kesejahteraan,” kata Waidl kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam program Poker di kanal YouTube Terus Terang Media, Kamis (16/04/2026).

Artinya, ia menekankan, angka kemiskinan yang turun tidak dikarenakan tingkat kemandirian masyarakat dalam ekonomi yang bagus atau berkualtias. Tapi, Waidl menyebut, lebih dikarenakan angka kemiskinan yang sebenarnya ada tersembunyi.

“Karena kemiskinan saya ditunjang oleh negara, sehingga menjadi tersembunyi, seolah saya tidak miskin. Tapi, sebenarnya kalau itu dicabut, BLT atau bansos yang lain dicabut, maka saya pasti miskin. Apalagi, dengan standar garis kemiskinan model World Bank. Jadi itulah juga yang menyebabkan misalnya kalau riset atau surveinya dilakukan setelah orang menerima bansos, itu kemiskinannya akan turun,” ujar Waidl.

Waidl meyakini, jika survei-survei kemiskinan yang dilakukan BPS dilakukan ketika bansos-bansos itu habis, sudah pasti angka yang ditemukan akan jauh lebih tinggi. Apalagi, setelah kehadiran MBG, dengan carut marut pelaksanaan dan tata kelolanya.

Sebab, ia mengingatkan, MBG dipaksakan berjalan dengan anggaran yang luar biasa besar dan malah semakin merentangkan keadaan. Hal itu dikarenakan kapasitas fiskal Indonesia menjadi rendah dan seharusnya hanya digunakan untuk sesuatu yang vital.

“Rp 335 triliun itu bukan angka yang kecil. Anda bayangkan kalau hitung sederhana, penduduk kita 283 juta, MBG anggarannya Rp 335 triliun, itu kalau semua penduduk dikasih dengan uang MBG itu per bulan mereka bisa dapat kurang lebih Rp 100 ribu,” kata Waidl.

Pun jika anggaran yang fantastis itu dialokasikan ke tunjangan kesehatan seperti BPJS. Waidl menerangkan, untuk BPJS kelas 3 saja setiap orang harus membayar Rp 35.000, dan dengan uang Rp 100.000 itu membuat tagihan seluruh masyarakat selesai.

Sisa Rp 65.000, lanjut Waidl, bisa dialokasikan ke sektor pendidikan dan seluruh masyarakat tentu saja sudah bisa bersekolah secara gratis. Dengan begitu banyak alternatif program lain, Waidl menyayangkan, pemerintah malah memilih populisme.

“Jadi, sesuatu yang mulia dan penting itu gugur oleh satu politik populisme yang itu tidak relevan untuk kepentingan kemajuan bangsa, untuk pertumbuhan ekonomi kita, tidak, tidak tumbuh sama sekali kapasitas kita, akuntabilitas dan sebagainya. Ini bahaya bagi politik kebijakan fiskal ke depan kita,” ujar Waidl. (WS05)