Pemberantasan Korupsi Harus Dilakukan Pemimpin Negara, Pemimpin Agama, Bahkan Guru di Kelas

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019, Laode M Syarif mengatakan, KPK pernah jadi lembaga yang paling dipercaya lewat kinerjanya. Bahkan, KPK pernah menjadi tolak ukur tidak hanya untuk Indonesia, melainkan untuk dunia.

Ada Jakarta Principles atau Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies yang menjadi acuan negara-negara di dunia. Berisi 16 prinsip global yang memang dibuat untuk menjamin independensi dan efektivitas lembaga anti-korupsi.

“Sekarang kalau saya lihat terus terang itu sangat tergambar dengan Corruption Perception Index. Waktu saya tinggalkan, itu tertinggi kita, waktu itu 2019 di angka 40, kita sudah hampir dekat Malaysia. Sekarang, kita turun menjadi 34 dan itu jelas sekali,” kata Laode kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam program Perspektif One on One di kanal YouTube Terus Terang Media, Rabu (16/09/2026).

Jika dilihat, ia menerangkan, komponen-komponen ekonomi diberikan angka yang cukup tinggi, bahkan hampir semua di atas 50. Padahal, dulu yang rendah selalu komponen-komponen rule of law, demokrasi, atau kualitas Polri/TNI yang selalu di bawah 20.

Ia berpendapat, hal-hal itu, termasuk kualitas demokrasi dan kualitas parlemen, biasanya selalu menjadi faktor-faktor yang menurunkan indeks persepsi korupsi di Indonesia. Laode menyayangkan, faktor-faktor ekonomi sekarang turun sampai 30-an.

“Kayak ease of doing business, apalagi dengan program-program jor-joran yang betul-betul kadang ke luar dari, kita sebut saja MBG, Kooperasi Merah Putih, mendirikan Universitas Republik Indonesia, yang dasar hukumnya pun tidak ada,” ujar Laode.

Maka itu, ia mengaku tidak kaget jika publik kebanyakan sulit untuk optimistis dan semua ini tidak bisa diselesaikan oleh KPK sendiri. Apalagi, Laode mengingatkan, hari ini di DPR yang merupakan pengawas pemerintahan tidak ada satu pun oposisi.

“Jadi, sayang, saya tidak optimis sama sekali, dan walaupun walaupun KPK berjuang secara sungguh-sungguh, dalam konstelasi politik yang seperti ini, sangat-sangat sulit. Semuanya penuh diskresi, jadi itu kayak diskresi diambil hanya untuk demi,” kata Laode.

Maka itu, ia menekankan, visi-misi yang jelas dari pucuk pimpinan tertinggi sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam melakukan pemberantasan korupsi. Laode menilai, pemberantasan korupsi merupakan panggilan mulia yang perlu dilakukan semua orang.

“Seharusnya itu dilakukan oleh pemimpin agama, dilakukan oleh pemimpin negara, dilakukan oleh guru di kelas, dilakukan oleh semua, karena menurut saya itu memberantas korupsi itu adalah panggilan yang mulia,” ujar Laode.

Pada kesempatan itu, Laode turut menyampaikan soal Jakarta Principles yang malah sudah sempat dibuatkan sebuah buku pedoman bertajuk Colombo Commentary on Jakarta Principles. Ia melihat itu sebagai sebuah pekerjaan anak bangsa yang membanggakan.

Laode menyayangkan, KPK yang begitu menginspirasi pendirian dan pengembangan dari lembaga-lembaga pemberantasan korupsi di dunia malah begitu dilemahkan di negara asalnya. Hal itu yang membuatnya masih merasa pesimistis KPK bisa kembali berjaya.

“Saya itu kadang sedih banget ya, itu kan satu kehormatan yang hebat ya. Jadi, kalau CoSP (Conference of the States Parties) di Wina itu, itu komisioner KPK itu kayak gadis cantik, ditarik ke Afrika, ditarik ke Eropa. Bahkan, misalnya, waktu itu kan Perancis belum punya, Australia juga belum punya, kami diajak diskusi bagaimana ini bisa sampai kepada KPK ini, itu sayang sekali, ironis,” kata Laode. (WS05)