Ini yang Membuat Keputusan Prabowo Mengganti Purbaya Jadi Langkah Rasional

Ekonom, Halim Alamsyah menilai, ada beberapa kondisi yang tampak mendorong Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara. Salah satunya kurs rupiah yang semakin melemah, bahkan sudah mendekati Rp 17.800

Kemudian, pembiayaan yang kurang mendukung program-program pemerintah. Lalu, yield suku bunga SBN yang di era Sri Mulyani 6,3-6,5%, di era Purbaya sudah di atas 7% yang menambah beban APBN. Belum lagi komentar Purbaya yang kerap jadi kontroversi.

“Contohnya, baru-baru ini tiba-tiba dia mengatakan Danantara nanti harus menyetor kembali hasil keuntungan dalam bentuk dividen. Terbaru, 120 triliun dia akan minta dari Danantara, sementara Menteri Investasi yang juga Ketua Danantara mengatakan tidak ada pembicaraan sebelumnya. Sebetulnya Pak Purbaya itu secara tidak langsung implisit mengatakan, saya kekurangan pembiayaan ini, sekarang memang defisit bisa 2,8-2,9, sangat mepet 3%,” kata Halim kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam program B.E.P di kanal YouTube Terus Terang Media, Selasa (15/09/2026).

Padahal, Halim mengingatkan, kalau tidak segera dilakukan rasionalisasi program-program, tidak ada pemasukan ekstra untuk menambal defisit. Pun pengeluaran yang seharusnya sudah dikembalikan dalam bentuk restitusi, juga tidak dilakukan Purbaya.

Jadi, ada permasalahan ekonomi makro, ada permasalahan pengelolaan anggaran yang tidak begitu hati-hati, sementara ada banyak janji-janji yang diucapkan Purbaya. Karenanya, pasar sebenarnya sudah menantikan pergantian Menkeu dilakukan Prabowo.

“Menkeu kita ini percaya betul dengan kerangka dia berpikir, bahwa kita akan dorong pertumbuhan ekonomi dulu, dengan naiknya pertumbuhan ekonomi nanti investasi akan datang, dan pembiayaan lebih murah. Ternyata, ekspektasi dia malah membuat risiko fiskal makin naik, biaya untuk meminta dana dari pasar makin mahal. Jadi, saya melihatnya, saya membacanya, dia barangkali terjebak dalam frame yang dia bangun sendiri,” ujar Halim.

Salah satunya soal janji mewujudkan 6 persen pertumbuhan ekonomi tahun ini, dan 8 persen pada akhir pemerintahan, apapun caranya. Sayangnya, kemampuan fiskal lewat kebijakan-kebijakan pemerintah tidak terlihat. Belum lagi melihat sisi politiknya.

Pasalnya, ketika kita melihat survei tentang elektibilitas atau popularitas dari pemerintahan yang menurun drastis. Halim merasa, itu semua merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi dan membuat Presiden Prabowo khawatir jika membiarkan itu semua.

“Saya rasa tidak rasional bagi seorang pemimpin yang melihat, wah saya kan punya cita-cita jangka panjang menciptakan suatu sistem yang baru yang bisa katakanlah menyejahterakan rakyat. Dengan kerangka berpikir dan keyakinan seperti itu, namun ternyata reaksi dari pasar tidak seperti itu karena adanya beberapa kelemahan, terutama dari sisi fiskal dan gangguan, tekanan kepada bank sentral,” kata Halim.

Sementara, salah satu perasyarat bagi suatu negara untuk bisa tumbuh stabil adanya kebijakan fiskal yang hati-hati dan kebijakan moneter yang menjaga stabilitas. Ini yang terguncang oleh langkah-langkah dan komenter-komentar yang dibuat Purbaya.

Secara internal, ia mengingatkan, Purbaya mengambil langkah-langkah drastis yaitu beberapa kali melakukan pemecatan kepada dirjen-dirjen tertentu yang mungkin tidak sependapat. Terlebih, orang-orang itu dikenal luas cukup kapabel dan berintegritas.

“Dua orang dirjen yang saya kebetulan kenal baik lah ya, orang-orang yang kapabel dan juga baik, integritasnya tinggi. Tapi, mungkin karena tidak sehaluan ya dia pecah, diganti dengan pejabat-pejabat yang saya tidak begitu kenal,” ujar Halim.

Semua itu ditambah baru-baru ini Purbaya melakukan langkah-langkah merotasi dan memutasi Eselon II dan Eselon II dengan jumlah yang cukup besar, 350 orang, tanpa mengikuti prosedur ASN. Ini tentu saja menimbulkan kegaduhan-kegaduhan tersendiri.

“Lalu, situasi makronya tidak mendukung untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, mungkin Presiden juga melihat, wah ini kalau begini ini mungkin saja, mungkin saja Menteri Keuangan ini akan jadi sumber instabilitas buat pemerintahnya. Jadi, kalau saya lihat, ya ini memang langkah yang rasional diambil oleh Presiden,” kata Halim.

Ia berpendapat, apa yang dilakukan Presiden Prabowo bukan langkah yang tiba-tiba. Tapi, Halim menambahkan, memang ada beberapa faktor-faktor yang oleh media massa disebutkan sebagai pendorong yang membuat Purbaya harus diganti dari posisi Menkeu.

“Dari informasi yang saya terima itu mungkin ada pengaruhnya. Artinya, dia membuat berbagai langkah-langkah yang menurut hemat saya, di satu sisi gebrakan-gebrakan dan dobrakan, tapi di sisi yang lain juga ada hal-hal yang membuat angka-angka yang ditampilkan di APBN itu mungkin tidak nyata, tidak real, wah itu agak berbahaya,” ujar Halim. (WS05)