Ekonom Paparkan 4 Alasan Pendorong Presiden Prabowo Copot Purbaya dari Menkeu

Ekonom, Halim Alamsyah menilai, setidaknya ada 4 alasan yang menjadi latar belakang Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara. Pertama, ia melihat, apa yang dilakukan Prabowo di 2026 berbeda dari 2025.

“Sejak lama saya dapat kabar Presiden Prabowo sudah meminta defisit itu tidak boleh mendekati 3%, ini A1 ini, dia minta defisitnya kalau bisa 2,4%-2,5%. Kita saksikan itu adanya di RAPBN 2027. Tapi, sebetulnya kelihatannya Pak Presiden minta itu lebih awal, itu berarti Presiden paham risiko fiskal yang menghalangi Indonesia perlu dikendalikan,” kata Halim kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam program Bicara Ekonomi Politik (B.E.P) di YouTube Terus Terang Media, Selasa (15/09/2026).

Kedua, Halim melihat, ketika Presiden Prabowo menyampaikan akan dibentuknya PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Dalam pidato kenegaraan April 2026, Prabowo sudah menyebut, DSI akan menjadi satu lembaga yang sangat kuat, sangat berkuasa.

Hal itu dikarenakan DSI tidak hanya akan memantau, tapi juga mengendalikan penuh perdagangan, mengendalikan defisa, dan lain-lain. Sehingga, semua kegiatan ekspor dan impor, khususnya untuk beberapa komoditas strategis harus melalui Danantara.

Antara lain, lanjut Halim, CPO, batu bara, nikel, mungkin juga emas, dan lain-lain. Tapi, kemudian pasar bereaksi negatif karena mempertanyakan peranan swasta. Tapi, itu semua berubah dan PT DSI hanya akan menjadi semacam agregator atau memantau.

“Fungsi administratif, administratif dan juga dia punya kekuasaan untuk menegur kalau terjadi mis-invoicing atau apa. Jadi, sudah ke arah yang lebih ke arah best practice dalam pengertian untuk kepentingan menjaga jangan sampai terjadi over ataupun under-invoicing, ini kan bagus sebenarnya, itu yang kedua,” ujar Halim.

Ketiga, Halim melihat, memang ada semacam gonjang-ganjing ketika terjadi pergantian pimpinan Bank Indonesia (BI). Ia menyampaikan, pergantian itu sebetulnya merupakan puncak dari kekhawatiran pasar bahwa independensi BI pada akhirnya dipertaruhkan.

Ternyata, ia menuturkan, yang dipilih memang orang-orang dari dalam BI dan semua merupakan sosok-sosok profesional. Artinya, personal-personal yang memimpin BI merupakan orang-orang yang berkompeten dan dikenal berintegritas sangat tinggi.

“Saya terkejut. Walaupun, dalam prosesnya saya mendengar ini, saya dapat langsung A1, itu selalu ada gangguannya, nama-nama itu tidak hanya nama-nama itu, tapi ada pendampingnya,” kata Halim.

Untungnya, ia menekankan, Presiden Prabowo akhirnya memutuskan nama-nama ini yang dipilih dan langkah itu sekaligus menunjukkan rasionalitas dari Presiden sendiri. Artinya, Prabowo memahami dirinya tidak boleh salah dalam menjaga independensi BI.

Sebab, Halim mengingatkan, jika independensi BI tidak dijaga, tidak hanya BI yang akan rusak tapi juga mungkin seluruh stabilitas ekonomi. Bahkan, ia berpendapat, kerusakan itu bisa merambat kepada sektor-sektor lain dalam perekonomian nasional.

“Keempat, saya melihatnya juga bahwa Presiden tidak main-main ini dalam menjaga yang tadi saya sebutkan, defisit 3%. Bahwa dia minta berbagai program-programnya pun dia bersedia dipotong, bahkan di 2027 MBG-nya dipoting tidak sebesar yang awal RP 333 triliun. Maksud saya, mungkin saja seorang Purbaya masih terjebak keinginan dia mencapai 6-8%, sementara Presiden mungkin sudah lebih realistis. Jadi, sudah mulai beda frekuensi, lalu terjadi keanehan-keanehan yang jadi kontra produktif,” ujar Halim. (WS05)