Inisiatifnews.com – Menko Polhukam Prof. Mohammad Mahfud MD menyebutkan bahwa Natuna dan Papua menjadi dua wilayah yang kedaulatan teritorinya terancam.
Analisa ini diungkapkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Mahfud saat rapat koordinasi khusus (rakorsus) di Kemenko Polhukam beberapa hari lalu.
“Jangan ada perpecahan ideologi dan jangan ada pecahan teritori. Nah itulah sebabnya agar kita menjaga laut kita yang merupakan teritori, yang sekaligus menjangkau hak berdaulat,” ungkap Mahfud saat acara penandatanganan kesepakatan bersama Laut Natuna di Markas Bakamla, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).
Sebelumnya Kamis (20/2) lalu, Menhan Prabowo Subianto menemui Mahfud MD untuk menghadiri rapat koordinasi khusus (Rakorsus) tingkat menteri di Kemenko Polhukam. Usai rapat, Mahfud dan Prabowo tidak memberikan penjelasan apapun terkait isi rapat.
Ternyata, dalam rapat tersebut, menurut Menhan, ada dua teritori NKRI yang tengah terancam yang patut diwaspadai. Ancaman teritori pertama berada di laut Natuna sebelah utara dan selatan. Di mana China mengklaim perairan tersebut sebagai wilayah kekuasaannya.
“Ancaman pertama adalah laut Natuna utara atau laut China Selatan. Karena di situ ada klaim dari China yang di dalam kode internasional tidak ada ya itu klaim hak sejarah dan hak tradisional yang katanya ribuan tahun lalu perairan China sudah tidak sah mencari ikan di laut China selatan. Meskipun hukum internasional tidak diakui wilayah perairan China,” jelas Mahfud.
Diungkapkan Mahfud, nelayan China dilindungi oleh pemerintahnya dan dengan leluasa mencuri ikan di perairan Natuna. Aksi pencurian ikan ini adalah suatu ancaman teritori di wilayah Natuna.
“Nelayan-nelayan China yang terkadang dilindungi oleh pemrintah China itu mencuri ikan di sana. Melanggar hak berdaulat kita. Itu ancaman terhadap integrasi teritori kita. Tetapi kita punya hukum internasional, konstitusi, dan lebih dari itu Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga kita akan tetap mempertahankan wilayah itu sebagaimana amanat konstitusi, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah itu artinya melindungi teritori,” terangnya.
Ancaman terirori kedua yakni wilayah Papua. Kata Mahfud, harus ada kehati-hatian dalam menjaga wilayah Papua dari isu-isu kemerdekaan. Pemerintah juga terus beruoaya menjaga hak asasi manusia (HAM) dengan cara tidak melakukan operasi militer.
“Ancaman teritori yang kedua datang dari belahan timur yaitu isu Papua merdeka, tidak bisa dihadapi secara militer, kita tetap menjaga hak asasi manusia, sehingga kita terus berhati-hati dalam penegakan hukum dan keamanan di sana,” papar Mahfud.
“Kita tidak melakukan operasi militer, karena kalau sudah disebut operasi militer nanti pelanggaran HAM. Dunia internasional akan menyorot itu. Dua hal ini lah yang harus kita jaga dengan hati-hati,” pungkasnya. (INI)
