Inisiatifnews.com – Menko Polhukam Mahfud MD mengakui, China memiliki sumber daya manusia (SDM) dan alat persenjataan yang lebih besar dan canggih dari Indonesia.
Karena itulah, dalam berbagai konflik dengan negeri Tirai Bambu itu, Indonesia tidak akan melawan secara fisik langsung. Termasuk kasus sengketa wilayah perairan Natuna Utara.
“Kalau kita adu kekuatan bersenjata dengan China, jumlahnya lebih banyak. Penduduknya 1,3 miliar, pasti lebih besar kekuatannya dari Indonesia. Sehingga kalau kita hadapi secara fisik hitungan matematis ya kita bisa kalah,” kata Mahfud saat acara penandatanganan kesepakatan bersama Laut Natuna di Markas Bakamla, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).
Meski sadar kalah dalam hal persenjataan, eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini meyakini, Indonesia akan terus menang dan menguasai Natuna. Sebab Indonesia berpegang pada hukum.
“Tetapi kita punya hukum internasional, konstitusi, dan lebih dari itu Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga kita akan tetap mempertahankan wilayah itu sebagaimana amanat konstitusi, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah,” yakinnya.
Salah satu upaya mempertahankan Natuna yakni dengan melakukan kesepakatan lintas instansi untuk mengamankan wilayah tersebut.
“Bagian dari mempertahankan wilayah integrasi atau integritas teritori itu antara lain kita lakukan hari ini. Melalui kesepakatan bersama, kita memperkuat kehidupan atau kehadiran negara di laut Natuna utara,” ucap Mahfud.
Untuk diketahui, Mahfud menghadiri penandatanganan kesepakatan bersama pengawasan dan pengamanan pemanfaatan sumber daya ikan di laut Natuna Utara di Mabes Bakamla, Jakarta.
Kesepakatan itu ditandatangani terdiri oleh Kemenkopolhukam, Kemenkumham, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI, Polri, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, PT Pertamina, Aliansi Nelayan Indonesia, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, dan Kelompok Nelayan Mandiri.
“Ada 13 pejabat utama yang bertanggung jawab langsung dalam pengelolaan kelautan Indonesia untuk menjaga keutuhan teritori dan membangun kehidupan ekonomi di laut Natuna yang menandatanganu ini. Kita semua sepakat ll untuk bersinergi dalam melaksanakan tugas. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau tidak terjadi kekosongan,” papar Mahfud. (INI)
