AS Hikam Yakin Mahfud Tak Cemen Hadapi China

Inisiatifnews – Akademisi dari Universitas Presiden, Muhammad AS Hikam menilai bahwa statemen Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan dan Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi terlalu lembut untuk menyikapi intrusi kapal keamanan milik pemerintah China di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Namun ia memberikan contoh sejarah dalam peperangan di Nusantara tentang upaya Bupati Tuban, Ronggolawe alias Rangga Lawe yang berhasil menggagalkan serangan pasukan Mongol ke kawasan kerajaan Majapahit. Terlebih lagi wilayah kekuasaan kadipatennya itu juga merupakan kawasan pelabuhan yang menjadi pelabuhan utama di Jawa Timur kala itu.

“Dalam buku sejarah ditulis bahwa serbuan tentara Kublai Khan ke tanah Jawa digagalkan oleh Bupati Tuban, Ronggolawe, yang asal Madura. Pasukan Mongol lintang pukang (tunggang langgang -red) mengalami kekalahan karena strategi perang sang Adipati yang ciamik,” kata Hikam dalam keterangannya kepada Inisiatifnews.com, Sabtu (4/1/2020).

Dari sejarah yang disampaikannya itu, menteri Riset dan Teknologi era Presiden Gus Dur tersebut menyatakan bahwa harapan besarnya untuk keras menyikapi pelanggaran zona perairan oleh pemerintah China itu bisa dilakukan oleh Menko Polhukam Mahfud MD.

Apalagi sosok Ronggolawe yang disebutkannya itu juga seorang kesatria yang juga berasal dari Madura. Hikam berharap sosok Ronggolawe dalam menggagalkan serbuan pasukan Mongolia itu bisa mengilhami Mahfud dalam bersikap terhadap China dalam kasus tersebut.

Karena betapapun, penerobosan wilayah kedaulatan NKRI di Natuna oleh pemerintah China menyangkut harkat dan martabat serta harga diri bangsa Indonesia.

“Saya berharap Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD (MMD) yang akan menyelesaikan masalah Natuna tersebut dengan menjunjung martabat RI,” ujarnya.

Terlebih lagi kata Hikam, Mahfud MD adalah sosok yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menyikapi kasus pelanggaran pemerintah China terhadap zona perairan milik Indonesia itu.

“Beliau, seperti Adipati Ronggolawe, adalah juga orang Madura dan seorang pakar hukum tatanegara yang handal, berintegritas tinggi, dan tegas,” imbuhnya.

Terakhir, Hikam menyatakan bahwa dirinya meyakini betul jika Mahfud MD tak akan lunak menghadapi China.

“Saya kok yakin Prof. MMD nggak akan menyikapi pelanggaran teritorial RI dengan alasan-alasan cemen seperti takut terganggu investasi, atau takut tak dianggap sahabat oleh RRT (Republik Rakyat China -red) sebagaimana yang digunakan LBP dan PS tadi,” tutupnya.

Sikap Kemenko Polhukam RI

Perlu diketahui, bahwa kapal China Coast Guard dikabarkan menerobos perairan Natuna yang menjadi kawasan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud memperingatkan agar pemerintah China menghormati kesepakatan United Nations Convention On The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 tentang kesepakatan hukum laut di tingkat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau United Nation (UN).

Terlebih lagi, negara-negara yang tergabung dalam kesepakatan UNCLOS 1982 ini salah satunya adalah China, sementara ZEE Indonesia ini juga ada di dalam kesepakatan lintas negara tersebut.

“Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982,” katanya di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1).

Dalam kesempatan yang sama usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polhukam oleh jajaran kementerian di bawah koordinasi Mahfud MD, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Achmad Taufiqoerrochman mengatakan, bahwa pihaknya akan menjadi garda terdepan untuk mengawal di perairan Natuna tersebut.

“Pasti ada (penambahan pasukan/armada). TNI pasti mengerahkan juga. Tapi dalam kondisi damai memang saya bilang, Bakamla di depan,” katanya.

[NOE]