SDR Desak DPR Bentuk Pansus Usut Jiwasraya Gate

Jiwasraya
PT Asuransi Jiwasraya.

Inisiatifnews – Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto menilai, bahwa dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya yang ditaksir merugikan keuangan negara sebesar Rp 13,7 triliun tidak bisa dipandang sebelah mata.

Ia menilai bahwa pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPR RI untuk mengusut kasus tersebut sangat tepat dan memang harus dilakukan.

Bacaan Lainnya

“Wajar bila DPR membentuk pansus Jiwasraya untuk mengoptimalkan perannya sebagai sebuah instrumen kontrol terhadap pemerintah,” kata Hari Purwanto dalam keterangannya, Jumat (3/1/2020).

Pembentukan Pansus itu juga bisa menjadi bukti bahwa DPR sebagai lembaga penyeimbang eksekutif benar-benar menjalankan tugasnya. Apalagi dikatakan Hari, DPR harus berkaca pada kasus bailout Bank Century yang juga saat itu dipansuskan.

“Belajar dari pengalaman pada tahun 2009 yang saat itu terjadi bailout Bank Century merugikan negara sebesar Rp 6,7 triliun, DPR RI dengan fungsinya melakukan pengawasan melakukan langkah dengan membentuk Pansus Bailout Bank Century saat itu,” ujarnya.

Di sisi lain, jika dibandingkan dengan bailout Bank Century, kasus dugaan tindak pidana korupsi di dalam tubuh Jiwasraya juga jauh lebih besar.

“Padahal nilai kerugian Jiwasraya 2 kali lipat dari bailout Bank Century yang bisa memberikan dampak krisis politik dan krisis ekonomi bagi Indonesia,” terangnya.

Hari juga mengatakan, bahwa dengan fungsi pengawasannya tentu DPR RI harus bisa mengurai skandal keuangan dalam tubuh asuransi Jiwasraya yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 13,7 triliun dan keterlibatan 13 perusahaan reksadana yang diumumkan langsung oleh Kejaksaan Agung RI.

Aktivis 98 ini pun berharap agar kasus tersebut bisa segera tuntas dan terang benderang siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban di sini.

“Semoga awal tahun 2020 good will dari para wakil rakyat periode saat ini untuk menelusuri skandal keuangan PT Asuransi Jiwasraya dapat disepakati melalui jalan Pansus, sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud,” tutupnya. []

Temukan kami di Google News.