SDR Anggap SBY Lebih Demokratis Ketimbang Jokowi

JAKARTA, Inisiatifnews.com – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi (SDR), Hari Purwanto memberikan pandangan pembanding terhadap bagaimana dua Presiden Republik Indonesia pernah berkiprah, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo yang saat ini berada di momentum menjelang akhir masa jabatannya.

Pertama, Hari memberikan perspektifnya tentang bagaimana sebuah kepemimpinan akan menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam Negara, karena sebagian besar keberhasilan dan kegagalan bergantung pada kepemimpinan tersebut.

“Pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin, sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan ke-pemimpinannya,” kata Hari kepada wartawan, Kamis (1/2).

Dari aspek kepemimpinan tersebut, Hari menilai bahwa SBY adalah sosok pemimpin yang demokratis dalam mengambil keputusan selalu mengajak beberapa perwakilan bawahan, tetapi keputusan tetap berada di tangannya.

Bahkan kata Hari, SBY adalah tipe pemimpin yang cermat dan berpikir matang sebelum mengambil suatu keputusan. Terbukti menurutnya, SBY tidak turun tangan ketika sang besan yakni Hatta Rajasa maju dalam kontestasi Pilpres 2024.

“Di akhir masa jabatannya menuju Pemilu 2014, besannya Hatta Radjasa mencalonkan diri sebagai Cawapres berpasangan dengan Capres Prabowo Subianto, tapi SBY yang sangat mungkin saat itu masih menjadi Presiden tidak melakukan cawe-cawe,” ujarnya.

Sekalipun itu untuk ikut terlibat langsung berkampanye membantu besannya ternyata tidak dilakukan oleh SBY, karena ia meyakini bahwa tokoh Partai Demokrat tersebut ingin menjunjung tinggi nilai demokrasi dan etika.

Hal itu berbeda dengan Presiden Joko Widodo di momentum yang serupa. Di mana saat ini putra sulungnya menjadi kontestan Pilpres 2024 yakni Gibran Rakabuming Raka. Jokowi dikatakan Hari lebih gemar membuka jalan untuk memuluskan keberpihakan politiknya di kontestasi politik nasional lima tahunan itu.

“Parahnya adalah ketika konstitusi mulai ditabrak dengan ikut melibatkan diri untuk berkampanye, karena anak kandungnya diloloskan oleh KPU menjadi Cawapres mendampingi Capres Prabowo Subianto dalam Pipres 2024 ini,” terangnya.

Juga kritikan itu dialamatkan Hari terkait dengan sikap Jokowi yang mencoba menyuarakan komitmennya dalam menjaga demokrasi. Tapi pada kenyataannya, banyak kebijakan serta tindakan pemerintah yang represif dan anti-demokrasi dihasilkan di bawah kepemimpinannya.

“Demokrasi di Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,58 poin dari tahun 2016 menjadi 6,39 pada tahun 2017 dan 2018 dalam Indeks demokrasi yang dikeluarkan The Economist Intellegence Unit,” tutur Hari.

Lantas, di dalam indeks tersebut Indonesia termasuk dalam kategori sebagai demokrasi tidak sempurna (flawed democracy). Status ini artinya Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum yang relatif bebas dan adil dan menghormati kebebasan sipil dasar, namun memiliki beberapa persoalan seperti pelanggaran kebebasan media serta persoalan tata kelola pemerintahan.

“Kalau kita bandingkan era SBY dan Era Jokowi sangat bertolak belakang dan jauh panggang dari api. Kenyataan hari ini kita mengalami kemunduran demokrasi dan kecenderungan kembalinya Orde Baru dengan wajah yang berbeda dan perilaku sama semakin nyata,” tukasnya.

Lebih lanjut, Hari pun menyebut bhawa Presiden ke 6 dan Presiden ke 7 saat ini dihadapkan hal yang sama soal kerabat (anak, saudara, besan) yang mencalonkan dan menjadi peserta pesta demokrasi. Akan tapi menurut Hari, SBY jauh lebih demokratis, dewasa dan matang dalam melihat gelanggang politik ketimbang Jokowi.

“Dalam hal keputusan ternyata SBY lebih memiliki keunggulan dan menjaga etika sedangkan Jokowi tidak menjaga lebih cenderung bernafsu dengan menabrak etika yang pada akhirnya menabrak konstitusi,” pungkasnya.