Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, mengingatkan buruknya kualitas demokrasi Indonesia di masa pemerintahan Presiden Prabowo. Salah satunya lewat skor yang diberikan Variety of Democracy (V-DEM) 2025 dan dirilis 2026.
Ia menerangkan, itu merupakan pengamatan yang secara teratur dilakukan dan diakui reputasinya oleh peneliti-peneliti dunia. Hasil yang dirilis tahun ini merupakan pengamatan tahun lalu dan artinya sudah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
“Jadi, dia mengamati 1 tahun Pak Prabowo setidaknya atau 1,5 tahun Pak Prabowo. Kesimpulan atau temuan secara kasarnya demokrasi kita jadi semakin buruk. Bahkan, sudah masuk ke yang tidak bisa disebut demokrasi lagi, disebutnya sebagai otokrasi, elektoral otokrasi,” kata Saiful kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di YouTube Mahfud MD Official, Selasa (21/04/2026).
Ia menuturkan, walaupun ada pemilu, pemilu yang berlangsung tidak demokratis dan sekadar formalitas, seperti pemilu-pemilu di masa Orde Baru. Artinya, memang ada kontestasi politik bernama pemilu tapi tidak memiliki nilai-nilai demokratis.
Dalam skor V-Dem, semakin demokratis ditunjukkan dengan angka 1, sedang semakin tidak demokratis ditunjukkan dengan angka 0. Saiful menjelaskan, skor buruk itu sudah dimulai dari Pemilu 2019-2024 di bawah Presiden Joko Widodo yaitu 0,33.
“Skornya pada zaman Pak Jokowi terakhir 2024 itu 0,33. Kurang lebih kalau dibuat 100 skornya antara 0-100 itu 33, hanya 3 dari 10. Dibawah Pak Prabowo, dari 0,33 masuk ke 2025 itu turun lagi jadi 0,30. Kita memang tidak pernah tinggi, tapi di atas 5 masa-masa sebelumnya. Ini tingkat skor yang terendah dalam sejarah kita dan kita sudah dimasukkan kategori otokrasi, bukan demokrasi lagi, itu kondisi kita,” ujar Saiful.
Ia mengingatkan, demokrasi tentu memiliki beberapa komponen utama antara lain kebebasan berpendapat, berkumpul, berorganisasi, atau berserikat. Sayangnya, aspek-aspek itu sedang buruk walau sebenarnya sudah dilindungi oleh konstitusi kita.
Soal sikapnya meminta Presiden Prabowo turun, ia menekankan, itu merupakan sikap melihat kekacauan di Pemilu 2024. Karenanya, jika diminta menunggu Pemilu 2029, Saiful menekankan, itu tidak bisa dilakukan karena Pemilu 2024 tidak demokratis.
“Kan Prabowo sudah dipilih oleh rakyat secara demokratis melalui pemilu, diturunkan juga dengan pemilu yang demokratis, kira-kira begitu. Pertanyaan saya, pemilunya demokratis tidak? Saya, mungkin rakyat, orang-orang yang punya pandangan demokrasi, mungkin bisa menurunkan Pak Prabowo kalau pemilunya demokratis, demikian juga kemarin Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo dengan segala kekuatannya,” kata Saiful.
Bagi Saiful, menunggu Presiden Prabowo turun sampai Pemilu 2029 baru bisa dilakukan kalau syarat-syarat negara yang demokratis tadi bisa dihadirkan. Seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, kebebasan media, pemilu bersih, dan lain-lain.
Menurut Saiful, jika melihat tanda-tanda yang belakangan ada tampaknya Pemilu 2029 tidak akan jauh berbeda dengan Pemilu 2024. Ia mengaku cukup yakin, melihat gejala-gejala yang ada hari ini, pelaksanaan Pemilu 2029 meniru pelaksanaan Pemilu 2024.
“Oleh karena itu, orang yang nantang 2029, oke, baik, perbaiki dulu syarat-syarat yang tadi. Bisa tidak memperbaiki itu, dan saya cukup tidak yakin melihat gejala-gejala yang sekarang. Menurut saya akan terjadi fotokopi dari Pemilu 2024, mungkin lebih buruk dari itu. Kalau lihat langkah-langkah kebijakannya sekarang, semua itu mengarah ke sana, ke pemilu 2029. Oleh karena itu, harus dicari cara yang lain,” ujar Saiful. (WS05)
