Ekonom, Halim Alamsyah menilai, kenaikan suku bunga yang direspons baik pasar jadi momentum yang baik. Ia berpendapat, momentum itu harus bisa dijaga salah satunya memperbaiki koordinasi Bank Indonesia (BI) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Dan tentu juga Presiden harus juga bisa memberikan legitimasi yang cukup kuat di situ. Nah, ini sudah dimulai. Sayangnya, ini tidak tergambarkan dengan baik di pasar,” kata Halim kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam program Bicara Ekonomi Politik (B.E.P) di kanal YouTube Terus Terang Media, Rabu (10/06/2026).
Ia mengapresiasi, pemerintah sudah melakukan langkah-langkah seperti mengefisienkan dana Makan Bergisi Gratis (MBG) setidaknya 20 persen. Lalu, dana-dana pemerintah di sisi perbankan perlahan akan dikembalikan kembali dan dilakukan remunerasi oleh BI.
“Ada yang bagus juga, yaitu ketika pemerintah mengatakan dia ingin merasionalisasi penggunaan energi BBM. Harga BBM non-subsidi yang tadinya ditahan, Pertamax sudah naik, Pertamax Green. Jadi, bisa kita sebut secara selektif sebenarnya pemerintah punya kehatian karena jelas berpengaruh besar sekali untuk distribusi terutama,” ujar Halim.
Bahkan, ia melihat, rasionalisasi masih bisa ditingkatkan lagi berdasarkan data-data dan fakta lapangan. Bagi Halim, walau ini merupakan momentum yang baik untuk menyebarkan persepsi positif, tapi perbaikan tidak cukup hanya berdasarkan itu.
Selain itu, ia menyoroti Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa, ketika menyampaikan APBN 2027 dengan defisitnya mungkin antara 1,8-2,8 persen dari PDB. Halim menyayangkan, Menkeu masih memakai angka pertumbuhan ekonomi 5,8-6,5 persen untuk tahun depan.
“Maksud saya, yang kayak gini-gini jangan sampai memunculkan persepsi inkonsisten lagi. Kredibilitas kebijakan tidak didukung kebijakan BI saja, juga harus didukung kebijakan fiskal, juga kebijakan energi yang diam-diam tahu-tahu sudah dinaikkan,” kata Halim.
Sebetulnya, lanjut Halim, kalau semua itu dibuatkan paket-paket kebijakan yang baik, pasar mungkin akan lebih rasional. Ia merasa, mungkin ini saat yang baik bagi Presiden Prabowo secara langsung tampil memimpin orkestrasi perbaikan ekonomi.
Sebab, tentu saja akan berbeda langkah-langkah perbaikan yang dilakukan pemerintah disampaikan menteri-menteri tertentu. Termasuk, langkah-langkah efisiensi yang disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), misal, bukan oleh Presiden Prabowo.
“Barang kali ini waktu yang tepat Pak Presiden untuk meluarkan roadmap ketahanan ekonomi nasional di tengah krisis geopolitik. Jadi, orang menjadi lebih tahu secara komprehensif, tidak sepotong-sepotong karena memang kredibilitasnya juga lain dengan Presiden yang mengumumkan, ada Menteri Keuangan, itu beda lagi sense-nya,” ujar Halim.
Halim menambahkan, jangan sampai kita membuang kesempatan yang sudah diberikan ini untuk memperbaiki persepsi masyarakat terhadap kredibilitas kebijakan kita. Sebab, pasar atau pelaku ekonomi masih kesulitan melihat arah ekonomi kita di masa depan.
Artinya, tidak benar pula kalau kita selalu menyalahkan faktor-faktor eksternal atas situasi ekonomi yang kita alami. Sebab, semua elemen harus sadar sebenarnya masalah kita sendiri masih belum ada indikator-indikator atau roadmap yang jelas.
“Saya rasa ini sudah saatnya ya, tidak mungkin dilakukan oleh masing-masing menteri yang membidangi, Jadi, harus ada orkestrasi dan itu saya rasa pimpinan tertinggi. Presiden Prabowo perlu mungkin menyampaikan lagi apa yang menjadi, katakan cita-cita kita sudah paham, tapi pelaksanaannya secara realistis ke depan seperti apa,” kata Halim. (WS05)
