Intelektual, Hamid Basyaib, menyoroti puja dan puji yang selama 1,5 tahun terakhir terus dimunculkan para pembantu Presiden Prabowo. Ia menyarankan, Presiden Prabowo belajar dari kejatuhan dan perubahan sikap para pembantu Presiden Soeharto dulu.
Ia mengingatkan, ada begitu banyak peristiwa yang bisa dikategorikan sebagai satu pemujaan yang dilakukan para pembantu Presiden Soeharto. Salah satunya, penobatan Presiden Soeharto sebagai Bapak Pembangunan, julukan yang begitu lekat di media.
“Itu sebetulnya didesain oleh setidaknya secara formal yang terdengar pendesainnya adalah Menteri Penerangan, Ali Moertopo. Waktu itu ada desain besar, tentu saja sangat mungkin Pak Harto pun mengetahui atau merestui ide ini, lalu digencarkanlah banyak sekali peristiwa ramai-ramai, ada peringatan ini, peringatan itu, lalu ditumpangi penobatan Pak Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Indonesia karena dialah yang dianggap mengangkat bangsa ini dari keterpurukan,” kata Hamid kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam Perspektif di YouTube Terus Terang Media, Minggu (09/08/2026).
Langkah serupa dilakukan oleh penerusnya, Menteri Penerangan, Harmoko, yang turut mengantarkan Presiden Soeharto sampai menjelang Reformasi. Pada 1997, Harmoko menghadap Soeharto dan memohon kesediaan untuk kembali menjadi Presiden RI.
Harmoko, lanjut Hamid, kemudian menghadirkan survei untuk meyakinkan kalau segenap rakyat Indonesia masih menginginkan bimbingan Pak Harto. Pun Golkar yang saat itu menargetkan raihan suara 70,02 persen, merujuk pada hari lahir Harmoko 7 Februari.
“Bayangkan, tanggal lahir dijadikan target perolehan kursi partai politik, begitu over confident-nya dia, begitu mutlaknya sistem ini dikuasai, sehingga menetapkan target berapapun tanpa kajian, tanpa apa, boleh saja. Kemudian, kita tahu setelah menjelang Reformasi, Pak Harto terpaksa turun dan yang mengumumkan pertama kali tidak kurang dari siapa, dari Pak Harmoko sendiri sebagai Ketua DPR,” ujar Hamid.
Hamid turut menyoroti langkah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Hartono, yang menjelang Reformasi menjadi Menteri Dalam Negeri. Kala itu, Hartono sering memberi respons atas banyaknya aksi demonstrasi, salah satunya menuntut Soeharto turun.
Bahkan, Mendagri Hartono mengeluarkan pernyataan angkuh menanggapi mahasiswa yang meminta dialog langsung dengan Presiden Soeharto. Hartono menyebut, orang-orang yang selevel mahasiswa tidak pantas meminta dialog langsung dengan Pak Harto.
“Itu maksudnya Pak Hartono karena Bapak itu begitu agung, begitu tinggi posisinya, sementara mahasiswa itu apa, mahasiswa itu kata Pak Hartono menjadi sarjana saja belum, belum lulus dari kuliah kok bisa minta dialog dengan Bapak Presiden kita yang sangat sepuh, negarawan besar dan sebagainya, itu maksudnya,” kata Hamid.
Hamid menambahkan, Indonesia pasti bisa lebih dari dari negara-negara otoriter yang memang normal memberi puja dan puji kepada pemimpinnya. Namun, ia menekankan, semua itu tidak penting dan tidak memiliki faedah apa-apa bagi masyarakat Indonesia.
Rakyat, lanjut Hamid, lebih membutuhkan sesuatu yang lebih substantif, lebih penting, dan layak berharap kepada pejabat-pejabat yang sudah diberi amanah itu. Terutama, untuk menyelesaikan masalah-masalah dibanding puja dan puji Presiden.
“Mudah-mudahan pesan saya ini didengar oleh para pejabat yang bersangkutan. Rakyat kecil seperti saya dan Anda semua pendengar ini pasti tidak bisa berbuat apa-apa kecuali sekadar mengingatkan apa yang baik menurut kami. Kalau Anda bilang, kalau bapak-bapak menteri ini bilang tidak usah didengar, kita tidak bisa apa-apa juga,” ujar Hamid. (WS05)
