Analis: Bubarkan BGN, Pak Prabowo Tak Perlu Takut Tak Terpilih di 2029

Analis dari Fine Institute, Kusfiardi mengatakan, Presiden Prabowo tidak perlu takut mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Apalagi, ia menekankan, jika ketakutan itu didasari karena khawatir tidka terpilih lagi di Pilpres 2029.

Ia menilai, secara elektoral Presiden Prabowo sangat bisa terpilih lagi kalau bisa merasioinalisasi proses MBG. Kusfiardi menekankan, langkah rasionalisasi pertama yang bisa dilakukan Presiden Prabowo dengan membubarkan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Pak Presiden Prabowo tak perlu takut tidak bisa terpilih lagi secara elektoral di tahun 2029 jika merasionalisasi proses MBQ ini, langkah pertama rasionalisasinya bubarkan BGN,” kata Kusfiardi kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam program Pojok Keramat di kanal YouTube Terus Terang Media, Kamis (26/02/2026).

Kemudian, ia menyarankan, pelaksanaan MBG bisa diserahkan kepada kabupaten/kota, diawasi Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, mempekerjakan orang-orang puskesmas sebagai supervisi gizi. Jadi, tidak perlu mengirim chef-chef dengan biaya mahal.

“Menu sesuai dengan ketersediaan di lokal diawasi nilai gizinya oleh orang-orang puskesmas, tenaga kesehatan puskesmas. Jika ini dijalankan Pak Prabowo dalam satu tahun periode saja ekonomi kita mungkin akan bisa tumbuh agak cepat dan merata,” ujar Kusfiardi.

Ia menerangkan, pembubaran BGN perlu dilakukan karena mereka yang menetapkan dapur harus melayani 2000 porsi. Kusfiardi merasa, itu tidak memerlukan BGN dan sudah bisa dilakukan di tingkat pusat seperti task force semacam Badan Koordinasi MBG.

Di sana, lanjut Kusfiardi, ada Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan, lalu di bawah ada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan yang bisa bekerja. Kemudian, buat semacam dashboard sebagai pemantauan yang informasinya bisa dibuka kepada publik.

Menurut Kusfiardi, dashboard itu bisa digunakan untuk menampung pengaduan-pengaduan kalau ada makanan yang basi atau tidak sesuai gizi. Misalya, ternyata ada frozen food, biskuit-biskuit, yang di tingkat lokal bisa diganti makanan-makan lokal.

“Daripada dibekalin roti selapis begitu, yang pakai pengawet untuk 5 tahun tidak berjamur itu, mungkin sepotong ubi dan sepotong pisang sama satu telur sudah bisa mencukupi gizi sebenarnya. Jadi, ini yang saya bilang tadi ada distorsi isu, entah bagaimana ini terjadinya yang sebenarnya ini semua menunjukkan buruknya performa BGN. Nah, terimbas seolah-olah orang yang mengkritik MBG ini keberadaan MBG-nya,” kata Kusfiardi.

Ia memahami, MBG memang menjadi semacam konsolidasi kekuasaan yang menjadi modal politik yang sudah dilakukan presiden-presiden sebelumnya. Mulai Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Presiden SBY sampai Bantuan Sosial (Bansos) dari Presiden Jokowi.

Padahal, ia menambahkan, program-program seperti MBG dibiayai oleh uang rakyat sendiri, bukan diberi pemerintah kepada rakyat. Karenanya, Kusfiardi menegaskan, seharusnya anggaran perlindungan sosial berkorelasi dengan pengentasan kemiskinan.

“Ini kok anggarannya nambah terus. Bahkan, penerimanya semakin banyak tapi tidak diakui, dibilang kemiskinan turun, pengangguran turun, ketidakjelasan informasi ini yang saya kira membingungkan bagi masyarakat. Nah, ketika ada kritik, yang dikritik itu kok masih ingin memertahankan status quo,” ujar Kusfiardi. (WS05)