Simbol Keseriusan, Presiden Harus Pecat Pejabat-Pejabat yang Disorot Negatif di Bencana Sumatera

Intelektual, Hamid Basyaib mengatakan, penanggulangan sebuah bencana tidak bisa selalu menanti perintah Presiden. Dalam konteks bencana di Sumatera, ia menilai, pejabat-pejabat tidak bisa melempar semua tanggung jawab kepada Presiden Prabowo.

Apalagi, ia mengingatkan, Indonesia sudah membangun birokrasi yang begitu lama, sudah merdeka sejak 80 tahun lalu. Dengan perjalanan panjang sebagai negara itu, Hamid berpendapat, Indonesia tentu sudah memiliki birokrasi yang sangat modern.

“Kan sudah ada divisi masing-masing, tugas masing-masing, ada SOP masing-masing, tidak bisa mengandalkan satu orang Presiden terus. Walaupun kita juga tahu tentu baik kalau dia menunjukkan sikap atau mengarahkan. Tapi, tanpa itupun mereka ini tugas sehari-harinya memang itu,” kata Hamid kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam program Poker di kanal YouTube Terus Terang Media, Rabu (17/12/2025).

Hamid mencontohkan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Mayjen Suharyanto, yang sempat disorot negatif karena meremehkan bencana Sumatera. Ia menekankan, dari nama instansinya saja menunjukkan apa yang jadi fokus kerjanya.

Jika begitu, ia merasa, tidak perlu lagi menanti komando dari Presiden karena apa yang harus dia lakukan tentu saja sudah jelas. Begitu pula bidang-bidang lainnya, instansi-instansi lainnya, yang sebenarnya sudah tidak perlu lagi menanti komando.

“Inilah makna dari birokrasi modern, ada division of labor (pembagian tugas) yang jelas, masa semuanya tergantung Presiden? Berarti gabut (gaji buta) dong ini, birokrasinya tidak banyak gunanya atau tidak ada gunanya sama sekali kalau semua mengandalkan Presiden,” ujar jurnalis dan penulis senior tersebut.

Terkait ada kultur komando yang mungkin terbangun selama era Presiden Prabowo, ia menilai, tetap tidak pantas itu diterapkan pula dalam situasi dan kondisi bencana yang segawat ini. Sayangnya, itu seperti ditampilkan pejabat-pejabat kita.

Bagi Hamid, kultur seperti itu tetap tidak bisa dibenarkan karena ini menyangkut nyawa orang, menyangkut hidup dan mati, bahkan dalam waktu yang sangat darurat. Karenanya, ia menyarankan, ada evaluasi terhadap pejabat-pejabat tersebut.

“Misalnya, Ketua BNPB ya, itu kan layak dipecat, biasa itu kalau lo kerja tidak bener dia pecat, kalau lo kerja baik kan dapat reward, itu reward and punishment itu biasa dalam itu. Nah, menurut saya penting dia dipecat, bukan kita benci atau apa, tapi buat simbolik tadi bahwa kelihatan pemerintah juga tegas,” kata Hamid.

Artinya, kalau ada anak-anak buah dari Presiden yang kerjanya tidak benar tentu harus ditinggalkan atau ditertibkan. Bila perlu, ganti orang karena masih banyak orang lain yang bisa mengisi dan menjalani tugas-tugas itu secara lebih baik.

Termasuk, lanjut Hamid, pejabat-pejabat yang bicaranya tidak baik atau malah menyakitkan hati rakyat ketika bencana melanda. Bahkan, bukan hanya menyakitkan hati korban, tapi menyakiti hati rakyat luas karena itu merupakan saudara sebangsa.

“Itu dipecat saja, biarkan publik juga tahu bahwa ini negara tidak main-main nih, yang kerja harus benar, kalau benar dapat reward, kalau tidak, wajar ada reward and punishment sebanding. Nah, saya heran sampai sekarang belum dipecat pejabat-pejabat yang tidak layak, ngomong juga mungkin tidak enak, mestinya dipecat sebagai simbol, penting,” ujar Hamid. (WS05)