Bencana Sumatera Menunjukkan Secara Telanjang Kemampuan dan Kemauan Pemerintah

Kepala Laboratorium Indonesia 2045, Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera tidak hanya memperlihatkan betapa kita dihadapkan persoalan ketahanan. Terutama, dalam mengelola dan menghadapi bencana.

“Tapi, secara telanjang, pemerintah dan kita semua itu dikuliti. Kita ditunjukkan secara transparan bagaimana kapasitas kita, bagaimana kemampuan kita misal dalam mengelola komunikasi ini ke publik untuk kita dipercaya, trust ditumbuhkan bahwa pemerintah ini mampu, institusi ini mampu,” kata Jaleswari kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam program Poker di kanal YouTube Terus Terang Media, Rabu (17/12/2025).

Sebab, ia menerangkan, selama ini kita tahu kalau Indonesia merupakan supermarket bencana dan berada di Ring of Fire. Artinya, setiap tahun, setiap musim, Indonesia memang selalu dihadapi bencana dalam level yang moderat, ekstrim, dan lain-lain.

Intinya, Indonesia merupakan negara yang secara geologi maupun geografis itu benar-benar menghadapi bencana setiap tahun. Dengan pemahaman itu, Jaleswari berpendapat, itu seharusnya diikuti kerja-kerja teknokratis untuk mempersiapkan segala sesuatu.

“Misalnya, ya sudah kita tahu bahwa tiap tahun itu ada banjir, longsor, gempa bumi, segala macam, kita alokasikan anggaran-anggaran itu bahwa kita bersiap. Setidaknya, anggaran itu menunjukkan political will yang jelas dari pemerintah. Karena apa? Itu berdasarkan pemahaman yang ada. Tapi, hari ini kita tuh kayak dihadapkan oleh sebuah fakta yang ironik, paradoks, getir juga karena ketika bencana datang kita panik,” ujar Jaleswari.

Ironisnya, ia mengingatkan, sampai korban meninggal dunia sudah mendekati 1.000 nyawa, kita disuguhkan argumentasi pemerintah yang tidak mau menaikkan statusnya menjadi bencana nasional. Padahal, tingkat urgensinya sudah sangat memungkinkan.

“Tapi, tetap denying sampai sekarang tidak menerapkan status bencana nasional ini. Padahal, dari kepala daerah sudah mengibarkan bendera putih, minta dibantu, lumpuh, infrastruktur terputus, dampak ikutannya macam-macam, listrik mati sampai sekarang, logistik terputus, akses untuk ke sana juga susah, harga-harga merangkak naik, dan itu saya rasa itu adalah sebetulnya dengan kepala daerah-kepala daerah menjerit-jerit seperti itu sudah cukup menaikkan status kedaruratan ini,” kata Jaleswari.

Jaleswari menyayangkan, pemerintah masih menerapkan pendekatan administratif, tidak melihat di Sumatera ada kedaruratan, ada hidup orang yang dipertaruhkan, ada nyawa yang terus melayang. Semua itu ditambah koordinasi penanganan yang terbilang lemah.

Selain itu, Jaleswari menyoroti respons pemerintah yang masih menolak bantuan-bantuan dari luar negeri, termasuk negara-negara tetangga. Padahal, ia menilai, masyarakat sendiri memberi sorotan negatif atas cara pemerintah mengelola bantuan.

“Sampai mereka putus asa, sebetulnya statement-statement masyarakat sudah, kenapa tidak kain kafan saja yang dikirim misal seperti kirimkan kami kain kafan, terus dari Aceh misal mengibarkan bendera putih untuk bantuan internasional, ketika mereka bicara bantuan internasional itu sebetulnya menampar muka kita. Masa negara kita sendiri minta tolong ke negara lain, sedangkan argumentasi yang dibangun oleh pemerintah hari ini masih soal teknokratis dan administratif,” ujar Jaleswari.

Menurut Jaleswari, masih tidaknya pemerintah menaikkan ke status bencana nasional tentu saja terkait anggaran dari pusat yang seharusnya dimobilisasi ke daerah. Hal ini menunjukkan niat baik atau political will dari pemerintah terhadap bencana.

Artinya, ketika politik anggaran tidak berpihak, anggaran lembaga-lembaga terkait penanggulangan bencana dipangkas, bukan ditambah, menunjukkan political will dari pemerintah. Padahal, kita semua tahu setiap tahun akan ada bencana yang melanda.

“Ketika anggaran itu kemudian menjadi salah satu prasyarat untuk dimobilisasi ketika status bencana nasional itu diputuskan, jangan-jangan keberatannya di situ, kecurigaan-kecurigaan itu ada tapi bukan berbasis ini ya, ini bukan ilusi, tapi ada fakta-fakta di lapangan yang menunjukkan jadi seperti itu,” kata Jaleswari. (WS05)