Analis sosial-politik dari UNJ, Ubedilah Badrun mengatakan, penyelidikan terhadap kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh sangat penting. Selain pembiayaan aneh dengan angka fantastis, polanya mirip dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) lain.
Antara lain PIK 2, BSD, bahkan Ibu Kota Nusantara (IKN). Apalagi, klaim kenapa proyek-proyek itu harus dilaksanakan selalu saja karena mereka merupakan PSN, termasuk agar biaya yang dikeluarkan masyarakat lebih hemat, walau nyatanya merugi.
“Kalau pola ini ternyata ketahuan ada pembiayaan yang lain-lain itu yang kita duga banyak transaksi gelap di situ, ini bisa jadi pola yang sama terjadi, termasuk misalnya IKN. IKN itu awalnya tidak ada cawe-cawe APBN, ini mirip,” kata Ubed kepada terusterang.id dan ditayangkan di kanal YouTube Terus Terang Media, Rabu (29/10/2025).
Ubed mengaku kaget setelah mengetahui kalau IKN pada tahap pertama saja, masih di periode Presiden Joko Widodo, sebanyak 60 persen pembiayaannya berasal dari APBN. Ini berubah dari pembiayaan yang awalnya dibanggakan dari investor-investor luar.
“Ternyata polanya sama, akhirnya melibatkan APBN juga, Whoosh juga sama akhirnya. Jadi, menurut saya polanya mirip, janjinya nanti swasta, ternyata tidak. Jadi, kalau polanya sama dari satu PSN ke PSN lain, ini kejahatan sistemik sebetulnya,” ujar Ubed.
Untuk menyelidiki ini, Ubed menuturkan, KPK, Polri, atau Kejaksaan Agung (Kejagung) sebenarnya sudah bisa melakukan pemanggilan. Antara lain Presiden Jokowi, lalu untuk Whoosh bisa Luhut Binsar Pandjaitan, Rini Soemarno, atau Erick Thohir.
Bagi Ubed, pemanggilan mereka bisa memberikan banyak keterangan dan membuka peluang aparat penegak hukum menggali begitu banyak informasi. Termasuk, korelasi maupun konsistensi dari masing-masing orang itu yang tentu sudah diketahui penyidik.
“Begitu juga IKN sebetulnya, dijual ke Amerika, Amerika tidak mau, dijual ke Arab, ke Timur Tengah tidak mau, akhirnya kan yang dipaksa oligarki lokal,” kata Ubed.
Sebab, ia menduga, investor-investor pasti melakukan penilaian terlebih dulu dan dalam studi kota IKN baru bisa hidup jika ditinggali 2 juta orang. Sementara, tentu sangat sulit bisa membawa dan memindahkan 2 juta orang untuk tinggal di sana.
“Jadi semacam ini, Whoosh kemudian IKN, kalau satu lagi misalnya, BSD misalnya, itu kan aneh-aneh tuh, polanya sama, jadi patut diungkap sampai selesai,” ujar Ubed.
Sepakat, tokoh Madura, Islah Bahrawi menilai, KPK sebagai APH yang sedang disorot kinerjanya jangan hanya meminta masyarakat melapor untuk menyelidiki Whoosh. Jika memang memiliki hati nurani, ia merasa, KPK seharusnya sudah bisa mulai bertindak.
Bagi Islah, langkah itu penting dilakukan KPK untuk menunjukkan komitmennya dalam berbakti kepada bangsa dengan memberantas korupsi di Indonesia. Jadi, ia menilai, KPK seharusnya malah berinisiatif sendiri melakukan lidik tanpa ada relasi politik.
“Jalau orang-orang KPK punya good will terhadap Indonesia masa depan ini peluang besar untuk menunjukkan KPK itu punya greget. Jadi mohon kepada teman-teman di KPK, kalau memang nonton ini saya kira mari kita mulai dari hati nurani sendiri, hilangkan semua relasi politik, resiliensi jabatan, politik, pangkat, dan sebagainya,” kata Islah. (WS05)
