Komnas HAM turun ke Kabupaten Jember, Jawa Timur untuk menyelidiki kasus dugaan keracunan yang dialami sejumlah anak dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah menegaskan, persoalan ini bagian dari HAM.
“Kami memberi perhatian terkait MBG, yang kemarin dirilis datanya oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terkait sejumlah siswa yang diindikasikan mengalami keracunan, karena pangan dan gizi merupakan bagian dari HAM,” kata Anis, Minggu (05/10/2025).
Ia menerangkan, terdapat setidaknya dua kasus MBG yang terjadi di Kabupaten Jember. Dugaan keracunan di Sekolah Dasar Negeri 05, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, dan dugaan makanan basi di Sekolah Dasar Negeri Bintoro 5, Kecamatan Patrang.
“Jember menjadi salah satu sampel yang kami pantau terkait kasus dugaan keracunan MBG, sehingga Komnas HAM bisa mendapatkan gambaran secara utuh, kasus itu terjadi dari sisi mana, tata kelola kelembagaan, menunya, atau pengawasannya, ” ujar Anis.
Ia menekankan, Komnas HAM ingin mendapat informasi lebih utuh terkait tata kelola MBG. Mulai dari regulasi daerah, penunjukan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), proses bisnis, persyaratan kelembagaan SPPG, hingga penyusunan menu.
Mengacu pada HAM, hak pangan, dan hak gizi, ia menegaskan, itu semua bagian dari hak atas hidup yang layak. Sesuai Pasal 11 Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang sudah diratifikasi ke dalam UU Nomor 6 Tahun 2012.
Untuk itu, Komnas HAM memiliki urgensi dalam melakukan pemantauan terkait MBG. Sehingga, pertemuan sekda dan dinas-dinas di Pemkab Jember merupakan gambaran awal yang akan diperiksa silang ke lapangan mengonfirmasi informasi yang diperoleh.
“Semua data yang ada akan kami kumpulkan, tidak hanya hasil laboratorium dari sample pangan dari kasus keracunan, namun proses produksi makanan, tata kelola secara makro, dan peran pemda sangat penting,” kata Anis.
Anis mengungkapkan, paparan dari Pemkab Jember berdasarkan data awal diindikasikan ada persoalan tata kelola, kelembagaan, dan kontrol terhadap kualitas menu. Yang mana, ia menyampaikan, menu seharusnya dikonsultasikan dengan penerima manfaat. (Antara/WS05)
