Tanpa Kasus Keracunan Sekalipun Tujuan Program MBG Sudah tidak Tercapai

Intelektual, Hamid Basyaib mengingatkan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang jadi pemasok Makan Bergizi Gratis (MBG) bukanlah orang-orang berpengalaman. Apalagi, untuk memberikan makan begitu banyak anak-anak yang jelas tidak mudah.

“Saya kira yang punya kemampuan untuk itu hanyalah perusahaan-perusahaan catering besar lagi, bukan yang kecil-kecilan yang suka kantor pesan 50 boks itu pun tidak akan sanggup yang raksasa. Nah, yang besar ini sedikit sekali di Indonesia,” kata Hamid kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam program Poker di kanal YouTube Terus Terang Media, Jumat (03/10/2025).

Artinya, Hamid menekankan, semua masalah-masalah yang bermunculan dalam pelaksanaan program MBG sebenarnya sudah terprediksi sejak awal. Karenanya, sangat mudah diduga banyak masalah-masalah karena Indonesia belum memliki preseden atas program serupa.

Terlebih, Hamid menekankan, hampir 90 juta anak-anak yang ditargetkan menjadi penerima manfaat MBG dalam program Presiden Prabowo. Setidaknya, harus ada 28.000 dapur-dapur umum atau SPPG yang hampir pasti memiliki kualifikasi sangat rendah.

“Sama sekali bukan orang yang mengurusi catering selama ini. Tapi, karena ada peluang bisnis juga di sini, dia hitung tempe sekian, oh dapat cuan nih di sini, dibuka begitu. Padahal, sama sekali tidak punya pengalaman,” ujar Hamid.

Hamid turut menyoroti anak-anak dari sekolah-sekolah yang relatif gizinya terjamin atau dari keluarga yang cukup mampu turut masuk dalam daftar penerima MBG. Artinya, mereka memang berasal dari keluarga atau orang tua yang memang bukan sangat miskin.

Artinya, tanpa dimasukkan dalam penerima manfaat MBG, makan mereka sudah memadai. Selain itu, ia mengingatkan, biasanya anak-anak yang sangat miskin tidak sekolah atau putus sekolah. Karenanya, Hamid mempertanyakan sasaran sebenarnya dari MBG.

Kemudian, Hamid mengaku heran melihat sistem pengawasan yang diterapkan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penanggung jawab program MBG. Pasalnya, kejadian pemotongan jatah makanan per porsi sudah sangat banyak terjadi dan dilaporkan di media.

Misalnya, sampai tersisa hanya Rp 6.000 per porsi seperti yang belum lama ini sempat ditemukan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) di Aceh. Hamid meyakini, dengan jatah Rp 6.000 makanan yang disajikan sudah pasti bergizi rendah.

“Jadi, bahkan tidak ada kasus keracunan pun tidak tercapai tujuannya, karena kalau Rp 6.000 perak, dengan itu mau makan apa anak-anak yang sangat perlu gizi di masa pertumbuhan mereka begitu, proteinnya begitu lah ya,” ujar Hamid. (WS05)