Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil. mengkritisi sikap mantan presiden, Joko Widodo, yang kembali cawe-cawe, bahkan ikut kegiatan kampanye untuk paslon-paslon tertentu di Pilkada 2024. Apalagi, ia mengingatkan, Jokowi memang bukan tim sukses, bukan ketua umum partai, bahkan bukan elit politik.
“Sebetulnya ini pendidikan politik yang tidak baik. Kenapa ? Mantan presiden, bukan pimpinan partai, bukan elit partai, tapi kemudian coba menunjukkan pengaruh yang luar biasa, masih memiliki pengaruh untuk menentukan konstelasi politik, ini kan tidak pas,” kata Fadli saat menjadi narasumber dalam podcast Pojok Keramat di kanal YouTube Mahfud MD Official, Jumat (29/11/2024).
Fadli merasa, seharusnya Presiden Prabowo Subianto atau orang-orang di sekeliling Prabowo marah atas perilaku Jokowi tersebut. Sebab, ia menekankan, fatsun mantan presiden itu seharusnya negarawan, dia semestinya tentang saja dan melihat dari jauh, bahkan harus memposisikan diri sebagai bapak bangsa.
Sayangnya, Jokowi kembali cawe-cawe di Pilkada, bahkan itu dilakukan belum sebulan sejak tugasnya sebagai Presiden RI selesai. Fadli mengaku heran, Jokowi terlihat begitu bangga menjadi endorser politik di Pilkada, serta tanpa malu menunjukkan pengkhianatan terhadap partai yang sudah mengasuhnya.
“Dan ini penting sekali menurut saya, kita bisa lihat, Jokowi sedang mengajarkan cara berkhianat dalam politik kepada publik,” ujar Fadli.
Sebab, Fadli menyampaikan, dia mantan kader PDIP, didukung PDIP untuk menjadi Walikota Solo dua periode, menjadi Gubernur DKI Jakarta sampai menjadi Presiden RI dua periode lewat rekomendasi PDIP. Tapi, belum sampai satu bulan selesai jadi Presiden RI, dia mendukung lawan-lawan politik dari PDIP.
“Dia mendukung dan secara terbuka memberikan endorse politik kepada orang yang menjadi lawan politik PDIP, itu kan tontonan politik yang memalukan menurut saya, jelek sekali, seorang mantan presiden memperlihatkan cara mengkhianati lembaga partai politik,” kata Fadli.
Terlepas soal kisruhnya dengan PDIP, Fadli mengingatkan, orang-orang yang dilawan Jokowi ini bukan sekadar kader PDIP, tapi mereka yang dulu bekerja, setia dan selalu membela Jokowi. Menurut Fadli, semua itu dilakukan tidak lain karena Jokowi ingin membangun imperium politiknya sendiri.
Hal ini sudah terlihat dari kegigihan Jokowi mendorong Gibran jadi Walikota Solo dan Bobby menjadi Walikota Medan, menggeser kader-kader yang sudah direkomendasikan PDIP. Fadli turut menyoroti pengkhianatan yang sudah diwariskan dan kembali dilakukan anak-anak dan menantu-menantu Jokowi.
“Masuk PDIP, dicalonkan jadi walikota, menang, lalu tidak sampai dua tahun mengkhianati partai dengan berpindah kepada kelompok politik yang diusung lawan politik PDI Perjuangan,” kata Fadli.
Cendekiawan, Hamid Basyaib melihat, apa yang dilakukan Jokowi wujud kecongkakan untuk mengatakan kalau partai-partai sama sekali bukan tandingannya. Bahkan, dilakukan dengan melawan orang-orang yang dulu begitu all out bekerja keras untuknya, baik di Jawa Tengah, DKI Jakarta, bahkan di Istana.
Hamid berharap, Jokowi membuat partai baru secara benar agar dia tahu betapa sulitnya membangun partai. Terlebih, untuk ukuran negara sebesar Indonesia dengan Undang-Undang yang mewajibkan harus ada perwakilan dari 50 + 1 dan sebagainya, yang pasti mahalnya dan lelahnya tentu bukan main-main.
“Makanya, berani tidak dia bikin partai, kita tantang justru, kalau memang kamu mau berpolitik beneran lagi sekarang, kemarin kan menumpang partai orang lain yang kemudian kamu khianati, sekarang coba kau bikin sendiri, kita dorong, kita mau lihat, biar dia tahu,” ujar jurnalis dan penulis senior tersebut. (*)
