Fadli Zon Yakin Ormas Islam Tak Gadaikan Integritasnya Soal Uighur

Inisiatifnews – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, angkat bicara soal polemik muslim Uighur di Xinjiang, China.

Dia meminta Pemerintah Indonesia lebih progresif dan mendorong China melakukan dialog agar polemik soal muslim Uighur bisa diselesaikan.

Fadli, yang juga Waketum Gerindra ini awalnya menyinggung laporan The Wall Street Journal (WSJ) yang menyebut ada upaya China untuk membujuk sejumlah organisasi Islam, media hingga akademisi di Indonesia untuk bungkam atas dugaan persekusi muslim Uighur lewat ajakan tur ke Xinjiang. Fadli menilai tuduhan itu masih perlu dibuktikan kebenarannya.

“Tuduhan itu tentu saja bersifat sepihak sehingga masih perlu dibuktikan kebenarannya. Di sisi lain kita menaruh prasangka baik bahwa ormas-ormas Islam di Indonesia tak akan menggadaikan integritas dan solidaritasnya hanya demi sumbangan. Apalagi, mereka sendiri telah membantahnya,” kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/12/2019).

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu mengatakan, bahwa saat ini propaganda saling menjatuhkan antara Amerika Serikat (AS) dan China sedang terjadi. Dia mencontohkan adanya surat terbuka dari 22 duta besar untuk PBB kepada Dewan HAM yang mengecam perlakuan China terhadap muslim Uighur di Xinjiang.

“Surat itu ditandatangani para diplomat yang sebagian besar berasal dari Eropa, termasuk Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Jepang. Mereka mendesak China untuk segera menghentikan penahanan warga etnis minoritas Uighur dan memberi mereka kebebasan beraktivitas. Sebagai diplomat mereka memilih untuk menyampaikan keprihatinannya dalam bentuk surat terbuka, dan bukannya resolusi resmi, karena meyakini setiap upaya melahirkan resolusi atas nasib kaum muslim di Xinjiang akan segera dihalangi oleh China,” ucapnya.

Dia kemudian menyebut muncul surat pembelaan terhadap China yang diteken diplomat dari 37 negara, antara lain Rusia, Arab Saudi, Nigeria, Aljazair, Korea Utara, Filipina, hingga Zimbabwe.

“Alih-alih mengecam China, mereka justru memuji prestasi luar biasa China di bidang hak asasi manusia. Perang propaganda semacam ini belakangan kembali lazim terjadi,” tutur Fadli. []