Pengadaan Mobil Baru untuk Menteri Dianggap Jadi Kegagalan Jokowi

Inisiatifnews – Menteri kabinet Joko Widodo akan mendapatkan mobil dinas baru. Tidak kurang dari Rp 147 miliar dianggarkan untuk merealisasikan pergantian armada mewah dinas para pejabat tinggi negara tersebut.

Sebagaimana dikutip dari laman resmi Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Kamis (22/8/2019), pemerintah telah menyelesaikan proses Pengadaan Kendaraan Menteri Negara/Pejabat Setingkat Menteri. Pengadaan dibuka sejak 19 Maret 2019 dan kini lelang tender tersebut telah dimenangkan oleh PT Astra International.

Direktur eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah langsung mengkritik keras keputusan belanja mobil dinas tersebut, menurutnya Presiden malah terkesan gagal menjalankan politik anggaran.

“Ini semacam kegagalan Presiden menjalankan politik anggaran, di mana menentukan alokasi APBN seharusnya menyesuaikan kebutuhan yang berdampak pada kepentingan publik, atau mengelola anggaran berdasarkan prioritas nasional” terangnya hari ini.

Sementara itu, menurutnya pengadaan mobil baru dinilai belum diperlukan untuk saat ini. Bahkan bertolak dengan kondisi keuangan negara.

“Pemerintah harus memaksa diri untuk jujur, bahwa kondisi negara sedang tidak berkecukupan, banyak persoalan yang memerlukan prioritas anggaran dibanding kemewahan berkendara, dan rasanya mobil dinas yang ada masih sangat layak” katanya.

Dedi menguraikan, jika pengadaan mobil dinas lumrah dilakukan pergantian, tetapi hematnya tidak dengan kondisi saat ini.

“Anggap saja benar diperlukan, tetapi tidak untuk saat ini, di mana menteri keuangan tidak jarang mengatakan negara ini defisit di beberapa pos, lalu secara mengejutkan belanja mobil dinas dengan angka cukup besar, ini inkonsistensi dari semangat efisiensi yang sering presiden sampaikan” tutur Dedi.

Lebih lanjut Dedi menyarankan agar Presiden peka terhadap politik anggaran, di mana kebutuhan prioritas benar-benar dapat menjangkau publik secara luas.

“Kita sering kehilangan banyak momentum pembangunan, itulah mengapa hingga saat ini negara kita selalu terdepan sebagai konsumen, kita tidak pernah fokus pada apa yang seharusnya menjadi kekuataan kita, karena lebih sering menganggarkan secara berlebih pada hal yang tidak prioritas,” tutupnya. []