Eks Jamaah Islamiyah Sebut HTI Rekrut Kader dengan Narasi Kebencian

Inisiatifnews – Mantan Jamaah Islamiyah, Nasir Abbas menilai bahwa wajar ketika kader-kader dan simpatisan Hizbut Tahrir lebih suka marah-marah terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak mereka.

Hal ini menurut Abbas lantaran proses rekrutmen mereka memang dimasukkan narasi kebencian.

“Proses rekrutmen dilakukan dengan menanamkan kebencian kepada para pengikutnya hingga tertanam di pikiran mereka. Akal dan logika mereka dipermainkan, sehingga timbul permusuhan dengan apa yang mereka tidak suka,” kata Abbas dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI) di Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Ia menilai bahwa jaringan Hizbut Tahrir seperti yang ada di Indonesia memang sangat pandai dan cakap melakukan brainwash terhadap targetnya, mulai dari kalangan berlatarbelakang pendidikan rendah hingga sekelas dosen sekalipun.

“Siapapun akan direkrut, tidak hanya mahasiswa, bisa semua orang yang ada di kampus itu bisa dosennya bahkan cleaning service sekalipun,” ujarnya.

Selain itu, Abbas juga menuturkan sepengetahuannya, bahwa dana-dana sedekah yang disebut HTI sebagai infaq fi sabilillah itu terkadang dialokasikan untuk biaya pembelian senjata.

“Yang disebut infaq fi sibililah oleh mereka, sah saja untuk dibelikan senjata oleh kelompok tersebut,” imbuhnya.

Bahkan Abbas juga menyatakan bahwa kelompok HTI ini sangat melek dengan teknologi bahkan menggunakan perkembangan zaman itu untuk menebarkan narasi mereka dengan dalih dakwah Islam.

“Jaman sekarang ini, mereka memanfaatkan media sosial dengan memyebarkan opini dan pemikiran mereka. Proses perekrutan itu sampai siap untuk berkorban. Modus pengkaderannya, mereka biasanya melakukan dalam syiar islam,” terang Abbas.

Gunakan Narasi Khilafah Islamiyah untuk Doktrin TNI/Polri

Tidak hanya itu saja, Abbas juga menyampaikan bahwa salah satu senjata paling ampuh kelompok Hizbut Tahrir itu adalah ideologi Khilafah Islamiyah. Dan kajian tentang Khilafah ini akan difinalisasi di lingkungan akademik yang sudah terpapar dengan paham mereka sebelumnya.

“Khilafah itu punya proses, mulai dari perekrutan, pembentukan kekuatan seperti pendidikan untuk SDM mereka. Mereka sudah menanamkan ideologi mereka, bahkan dari usia dini dengan menanamkan kebencian dan pematangan mereka terakhir di kampus-kampus. Lalu, mereka juga membuat kekuatan dengan dakwah,” jelas Abbas.

Bahkan dengan narasi ide ideologi tersebut tidak hanya menyasar di kalangan masyarakat biasa maupun di lingkungan pendidikan semata, bahkan target mereka adalah aparat keamanan juga baik itu TNI maupun Polri.

“Dalam mewujudkan visi dan misi, mereka  punya sayap kanan itu militer dan sayap kiri itu dakwah. HTI tidak memiliki senjata, karena mereka bukan pakai diri sendiri tapi mereka merekrut aparat seperti Tentara dan juga Polisi,” imbuhnya.

Ketika paham mereka sudah memapar dan mempengaruhi seluruh aspek pemikiran targetnya, seseorang akan menjadi berbeda dan lebih mudah membenci dan memusuhi siapapun yang berbeda dengan pemahamannya tentang syariat dan jihad.

“Orang yang sudah terpengaruh biasanya, mereka akan mudah mengkafirkan sesuatu, lalu tidak mau makan sembelihan orang lain, menikah tanpa wali, tidak mau sholat di masjid pemerintah, tabayun dan tawaquf (aqidah),” pungkasnya.

Setelah itu, maka penanaman paham bahwa Indonesia harus menjadi negara Islam dan mengesampingkan ideologi yang sudah ada yakni Pancasila.

Meskipun upaya mereka itu bisa dikategorikan sebagai tindakan makar karena ingin mendirikan negara di dalam negara, namun bagi mereka tindakan Hizbut Tahrir tidak bertentangan dan bukan bagian dari upaya makar.

“Kelompok seperti HTI ini menggunakan berbagai bahasa untuk melakukan pendekatan nenegakan negara Islam, menegakan khilafah, menegakan syariat Islam dan lainnya. Dalam UU makar itu, adalah membentuk negara dalam negara. Namun bahasa pendekatan kelompok radikalisme tidak masuk dalam makar namun sebenarnya tujuan adalah sama,” tandasnya.

Oleh karena itu, Abbas berharap pemerintah pusat memiliki upaya untuk mempersempit ruang gerak kelompok tersebut.

“Pemerintah harus tegas dalam membuat suatu ketentuan dan kewajiban dalam bernegara. Bukan hanya sosialisasi meminimalisir, tapi juga terus mempersempit gerakan mereka,” tandasnya. []