Inisiatiatifnews – Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jebul Suroso menilai bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, siapapun bisa memberikan kritikan dan masukan kepada pemimpin termasuk pemerintahan.
Hanya saja yang menjadi catatan besarnya adalah, kritik disampaikan dengan cara yang arif dan budi pekerti yang baik sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang menganut budaya ketimuran.
“Siapa yang tidak bisa mengkritisi Presiden, kita bisa cari segudang kesalahan. Tetapi kita lupa, bahwa ada hal lain yang harus diingat, rasa dan budi pekerti,” kata Suroso dalan dialog kebangsaan bertemakan “Menjaga Nalar Sehat dan Berbudi” di Purwokerto, Jawa Tengah, Selasa (19/2/2019).
Kemudian fenomena yang muncul dalam kontestasi politik elektoral seperti pemilu dan Pilpres 2019 ini, adalah bagaimana mempolarisasi dua kubu yang terus saling menjelekkan. Yakni antara pendukung pasangan capres tertentu suka menjelekkan pendukung pasangan capres lainnya.
Maka dari itu, ia berharap peran generasi milenial bisa ikut membendung dengan menularkan kesadaran.
“Polarisasi kubu berseberangan. Orang yang suka nomor dua, menjelekkan yang satu. Begitu juga sebaliknya. Kesadaran generasi milenial harus yang melakukan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia pun berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia agar tidak mudah terpecah-belah karena perbedaan pandangan dan preferensi politik semata.
“Narasi-narasi mengerikan. Politik seharusnya tidak menyakiti orang lain. Yang saling menghargai. Jangan mau dibenturkan, Muhammadiyah, NU dan yang lain karena proses polarisasi politik ini,” tegasnya.
Terakhir, ia pun ingin menyampaikan bahwa politik tetap harus mengedepankan etika di dalamnya.
“Politik nilai dan kebangsaan. Politik yang akhlakul karimah, hindari hoax dan saling hina,” tutupnya.
[FAQ/IBN]
