Komisi I DPR RI Sebut Perawatan Alutsista TNI Penting

Inisiatifnews.com – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha memberikan atensi kepada korps TNI pasca jatuhnya helikopter MI-17 milik TNI Angkatan Darat dan jet tempur BAe Hawk 209 milik TNI Angkatan Udara.

Menurutnya, ada persoalan yang harus dibenahi di dalam pemeliharaan alat utama sistem senjata (Alutsista).

“Ini menunjukkan ada masalah pada perawatan alutsista TNI yang harus menjadi perhatian serius Kemenhan,” kata Syaifullah dalah siaran persnya yang diterima Inisiatifnews.com, Selasa (16/6/2020).

Ia juga menilai bahwa banyak alutsista milik militer Indonesia yang sudah berumur dan rendahnya suku cadang. Sehingga perawatan sudah harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah.

“Perawatan sangat penting mengingat alutsista kita saat ini banyak yang bermasalah diantaranya karena banyak alutsista yang sudah berumur dan minimnya suku cadang,” ujarnya.

Seruan ini disampaikan Syaifullah agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa. Apalagi dengan jatuhnya pesawat maupun helikopter serta kerusakan-kerusakan alutsista tidak hanya merugikan para perwira TNI saja, bahkan lebih dari itu yakni mengakibatkan kerugian materil yang besar di dalamnya.

“Kita tidak ingin peristiwa jatuhnya pesawat atau helikopter kembali terjadi karena tidak hanya menimbulkan kerugian materil, namun juga meninggalnya para perwira TNI yang terlatih. Sehingga pesawat dan helikopter atau kendaraan militer lainnya yang digunakan harus dipastikan benar-benar mendapatkan perawatan sebagaimana mestinya,” tuturnya.

Bagi Syaifullah, untuk saat ini di semua matra TNI, masalah perawatan menjadi hal serius, karena keterbatasan perawatan membuat banyak alutsista yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, kemampuan tempurnya berkurang yang juga berimbas pada kerawanan atas keselamatan anggota TNI yang menggunakannya.

Salah satu kendala klasik pada perawatan dan pengadaan alutsista adalah keterbatasan anggaran pertahanan yang masih yaitu sebesar Rp 131 Triliun atau masih di bawah 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal idealnya anggaran pertahanan tidak kurang dari 1,5% dari PDB.

“Saya melihat Kemenhan sudah berusaha memaksimalkan anggaran yang sudah ada. Di antaranya dengan menekan adanya mafia perdagangan alutsista, sehingga harga beli bisa lebih murah dibanding sebelumnya,” pungkasnya.

Selain faktor harga yang lebih murah, Syaifullah juga meminta kepada Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan Republik Indonesia saat ini untuk memastikan, bahwa seluruh alutsista yang dibeli benar-benar yang memiliki kualitas dan ketersediaan suku cadangnya.

“Saya juga meminta kepada Kemenhan untuk memastikan bahwa pembelian alusista dan suku cadangnya benar-benar yang berkualitas, dan sesuai dengan medan tempur dan pertahanan di Indonesia,” tutupnya. [NOE]