Wapres Dukung Gerakan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pesantren

Maruf amin
KH Maruf Amin ditemani istri berada di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

Inisiatifnews.com – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Maruf Amin menghadiri Pembukaan Santri Digital Fest dan Rapat Kerja Nasional Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (Rakernas IPPNU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur, Kamis, 23 Januari 2020.

Pada kesempatan yang sama, Wapres juga meninjau Pameran “Gelar Karya Santri Nusantara”. Pameran terdiri 60 stand dan diikuti oleh 20 Santripreneur dari SMK Mini di bawah naungan pondok pesantren, 20 Pesantrenpreneur dari perwakilan koperasi pesantren, dan 20 Sociopreneur alumni pesantren yang punya usaha. Mereka terpilih dari seluruh Jawa Timur yang terbina melalui program One Pesantren One Product (OPOP) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).

Bacaan Lainnya

Arus Baru: Kolaborasi

Menurut juru bicara Wapres, Masduki Baidlowi,
Kiai Maruf sangat mendukung gerakan ekonomi. Bahkan orang nomor dua di Republik Indonesia ity menilai, bahwa ini merupakan bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan untuk terus mengurangi kesenjangan antara pelaku ekonomi lemah dan pelaku ekonomi kuat.

Ia menyebutnya sebagai Arus Baru Ekonomi Indonesia yang berbasis kolaborasi antara pelaku ekonomi kuat dan lemah. Bukan konfrontasi, juga bukan sekedar menungu trickle down effect.
Program OPOP Jatim ini juga berintikan kolaborasi.

“Pilarnya adalah sinergi antara koperasi pondok pesantren, forum bisnis, pengusaha alumni pesantren, dan Kadin. Ekosistem pengembangan OPOP menggunakan metode: training, mentoring, fasilitasi pemasaran, dan fasilitasi permodalan. OPOP Training Center telah didirikan di Universitas NU Surabaya (UNUSA). Jaringan program ini tediri kementerian, BUMN, perusahaan swasta, organisasi internasional, dan lembaga pendidikan,” kata Masduki.

Ia juga menjelaskan bahwa sejumlah pesantren besar yang tergabung dalam program OPOP ini sudah merata di seluruh Jawa Timur. Mulai Pesantren di Lamongan (Sunan Drajat), Tuban (Langitan), Pasuruan (Sidogiri), Mojokerto (Amanatul Ummah), Ponorogo (Gontor), Malang (Al HIkam), Probolinggo (Nurul Jadid), Sumenep (An Nuqoyyah, Al Amin), sampai Banyuwangi (Blok Agung).

Santri, Pesantren, dan Alumni

Ulama NU yang karib disapa Cak Duki itu menambahkan bahwa OPOP Jawa Timur memiliki banyak pilar. Tidak hanya individu santri menjadi santripreneur, tapi juga institusi pesantren menjadi pesantrenpreneur, serta alumni pesantren yang teberannya sangat luas dan jumlahnya terus bertambah, menjadi sosiopreneur.

“Muara dari pilar-pilar ini adalah menghasilkan produk sesuai standar syariah dan halal, yang diterima pasar, berdaya saing, dan berbasis ekonomi digital,” jelas Cak Duki.

Target 5 Tahun: 1 Juta Santriprenuer dan Seribu Produk Unggulan

Gerakan OPOP yang dimulai Pemprov Jatim sejak 2019 ini, memiliki target untuk menciptakan 1 juta santriprenuer dan 1.000 produk unggulan (barang atau jasa) pada tahun 2023. Adapun target jangka pendek pada Tahun 2019 lalu adalah 100 ribu santripreneur dan 150 produk unggulan. Sedangkan Tahun 2020 menarget 200 ribu santripreneur dan 200 produk unggulan.

Disampaikannya lagi, bahwa untuk tahun 2021 ini, akan ditargetkan sebanyak 200 ribu santripreneur dan 200 produk unggulan muncul. Tahun 2022 menarget 250 ribu santripreneur dan 200 produk unggulan. Tahun 2023 menarget 250 ribu santripreneur dan 250 produk unggulan.

Jadi Gerakan Nasional

Ditambah Cak Duki lagi, bahwa Wapres Kiai Maruf sangat mendorong gerakan semacam OPOP dapat bergerak di provinsi-provinsi lain. Saat ini, selain Jawa Timur, program OPOP juga berkembang dinamis di Jawa Barat sejak 2018. Menurut data Kementerian Agama, jumlah pesantren saat ini sekitar 27.000 dengan 3,6 juta santri.

Gerakan ekonomi pesantren sudah berlangsung lama. Bila gerakan ini terus digerakkan, didampingi, difasilitasi, dan dikolaborasikan dengan berbagai pemangku kepentingan, maka akan menjadi kekuatan ekonomi kerakyatan yang strategis bagi upaya meningkatkan kesejahteraan umum.

Temukan kami di Google News.