Persepi Minta BPN Buka Data Soal 62%

yunarto wijaya
Direktur eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya. [foto : Istimewa]

Inisiatifnews – Sekjen Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Yunarto Wijaya menegaskan bahwa persoalan quick count adalah masalah prosedurnya jelas atau tidak. Metodologi yang dipakai mengikuti standar atau tidak.

“Mungkin yang juga sering diperdebatkan atau diminta adalah bagaimana bukan hanya secara metodologi, Apakah betul secara prosedural proses quick count ini dilakukan dengan benar? Lalu apakah ketika dipublikasikan, itu pun yang paling penting, karena itu sudah masuk ranah publik dan publik berhak tahu,” kata Yunarto Wijaya di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2019).

Bacaan Lainnya

Setelah semua proses kemudian metodologinya tepat, Yunarto menyebut bahwa yang paling penting bagi publik adalah soal kredibilitas dari data yang diolah dan dihasilkan itu. Apakah data tersebut mampu dipertanggungjawabkan kepada khalayak atau tidak.

“Kemudian apakah semua proses yang yang dilakukan mampu dipertanggungjawabkan?,” ujarnya.

Terkait dengan hasil quick count beberapa lembaga survei yang sempat digegerkan oleh salah satu pihak Capres-Cawapres itu berkumpul. Yunarto yang juga Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia menyebutkan, bahwa seluruh lembaga survei yang ikut bernaung dalam organisasi Persepi menyatakan siap buka-bukaan data.

“Kita sudah bersepakat untuk membuka booth masing-masing, nanti bisa ditanyakan oleh teman-teman masing-masing booth,” terangnya.

Namun ada yang tampaknya perlu menjadi catatan penting dalam pertemuan itu dan semangat transparansi serta akuntabilitas data, Yunarto juga meminta agar pihak yang sudah menyebutkan data sembari menyebut data lembaga survei anggota Persepi itu bohong dan berindikasi menggiring opini, untuk juga bersedia membuka data mereka.

“Jadi hal ini bukan lagi tentang sekedar kredibilitas lembaga masing-masing kita, tetapi merasa kita perlu membuka data kita seterang-terangnya, supaya ini ikut membantu juga proses steril,” kata Yunarto menekankan.

“Yang sudah menyebutkannya angka maka kami meminta agar menguak data, ini transparansi dan upaya untuk membuat masyarakat agar objektif,” imbuhnya.

Perlu diketahui, bahwa Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengklaim mereka lebih unggul dibandingkan Jokowi-Maruf dalam Pilpres 2019. Klaim tersebut dikatakan berdasarkan data yang masuk kepada pihaknya quick count dan real count, kemenangan mereka adalah 62%.

Dan angka tersebut juga diumumkan oleh Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam beberapa kali sesi pidatonya, baik di deklarasi sujud syukur tanggal 17 April, deklarasi kemenangan bersama Sandiaga Uno tanggal 18 April dan Syukuran Kemenangan tanggal 19 April di Jl Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

[NOE]

Temukan kami di Google News.