Survei LSI Denny JA: Mayoritas Gen Z Tolak Pilkada via DPRD

Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA terbaru mencatat, mayoritas publik Indonesia menolak wacana penghapusan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung dan kembali ke pemilihan lewat DPRD.

Sebanyak 66,1 persen responden menyatakan tidak setuju jika kepala daerah dipilih DPRD. Sementara itu, 28,6 persen menyatakan setuju, dan 5,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

“Ini melampaui ambang psikologis 60 persen yang dalam studi opini publik. Artinya penolakan bersifat sistemik, bukan sekadar fluktuasi sementara,” kata kata Direktur SIGI-LSI Denny JA, Ardian Sopa saat memaparkan survei di Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Penolakan ini tak hanya terjadi di satu kelompok. Tetapi menyebar merata di hampir seluruh lapisan masyarakat. S<span;>ebanyak 65,8 persen laki-laki dan 66,4 persen perempuan menyatakan menolak. Di wilayah desa maupun kota, tingkat penolakan sama-sama mencapai 66,7 persen.

Dari sisi ekonomi, penolakan justru meningkat pada kelompok berpenghasilan lebih tinggi. Responden dengan pendapatan di atas Rp 4 juta per bulan menunjukkan tingkat penolakan tertinggi, yakni 70 persen.

“Temuan ini mengindikasikan penolakan tidak didorong oleh rendahnya literasi politik, melainkan oleh kesadaran terhadap risiko konsentrasi kekuasaan di tangan elite partai,” katanya.

Dari segi pendidikan, mayoritas penolakan terjadi di seluruh jenjang. Bahkan pada responden berpendidikan SD ke bawah, tingkat penolakan mencapai 73,5 persen.

Penolakan paling kuat datang dari kelompok usia muda. Generasi Z (di bawah 27 tahun) mencatat tingkat penolakan tertinggi sebesar 84 persen, disusul kelompok milenial dengan 71,4 persen.

“Generasi yang tumbuh di era Pilkada langsung memandang mekanisme tersebut sebagai kenormalan demokrasi, sehingga penghapusannya dianggap sebagai kemunduran,” tegasnya.

Yang nenarik, penolakan juga datang dari basis pemilih tokoh-tokoh politik nasional. Sebanyak 67,1 persen pemilih Prabowo Subianto, 77,5 persen pemilih Ganjar Pranowo, dan 60,9 persen pemilih Anies Baswedan menyatakan tak setuju dengan Pilkada DPRD.

LSI Denny JA pun memberi sejumlah rekomendasi. Pertama, seluruh stakholder sebaiknya memperbaiki kualitas Pilkada langsung, bukan menghapusnya. Tekan biaya politik, perketat rekrutmen kandidat, dan perkuat pengawasan.

Kedua, sebelum memberi DPRD dan Partai Politik kewenangan lebih besar, sebaiknya kembalikan dulu kepercayaan DPRD dan partai politik. Ketiga, libatkan publik secara terbuka dalam setiap diskursus perubahan sistem demokrasi.

LSI Denny JA pun mewanti-wanti, isu yang rawan ini bakal dimanfaatkan opisisi bersama dengan civil society dan mayoritas publik yang kecewa.

Keempat, jika uji coba Pilkada DPRD dianggap perlu, batasi secara sangat terbatas di level gubernur saja. Ini sesuai dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 91 ayat 1 , gubernur bertindak sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sementara kabupaten/kota tetap dipilih langsung.

Untuk diketahui, survei dilakukan terhadap 1.200 responden yang mewakili pemilih Indonesia, menggunakan metode multi-stage random sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner terstruktur.

Survei memiliki margin of error ±2,9 persen dan dilaksanakan pada 10–19 Oktober 2025. Temuan kuantitatif juga diperkuat dengan riset kualitatif berupa analisis media dan pendapat para ahli. FB03