Pegiat HAM Sayangkan Kebebasan Sipil yang Terus Mundur di Era Presiden Prabowo

Pegiat HAM, Suparman Marzuki menilai, istilah neolib-otoritarian yang dipakai untuk menggambarkan pemerintahan Presiden Prabowo sebenarnya cukup mengkonstruksikan situasi hari ini. Sebab, pemerintah jadi semacam fasilitas bagi kekuatan oligarki.

“Bahwa situasi Indonesia itu arahnya adalah fasilitas bagi kekuatan oligarki, untuk kepentingan ekonomi, kepentingan bisnis, terutama menjaga investasi bagi kepentingan mereka sendiri,” kata Suparman kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam program Poker di kanal YouTube Terus Terang Media, Jumat (21/11/2025).

Ia menerangkan, itu merupakan sesuatu yang biasa dalam arti kerap dilakukan untuk menjamin stabilitas politik demi kepentingan oligarki. Suparman mengingatkan, stabilitas politik bagi kepentingan ekonomi sudah terjadi di zaman Orde Baru.

Maka itu, ia menekankan, kebebasan sipil, suara-suara kritis dari tokoh, dari organisasi-organisasi itu mesti dikendalikan, mesti dibungkam. Sebab, suara-suara kritis seperti itu kerap dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah.

Bagi Suparman, tujuan-tujuan seperti itu tidak sulit untuk dibaca. Sebab, itu merupakan cara negara, termasuk yang dilakukan pemerintah hari ini, dalam rangka mengendalikan suara-suara berisik bagi kepentingan kekuatan-kekuatan ekonomi elit.

“Jadi, mereka mengorbankan kebebasan sipil yang sebenarnya itu perjuangan setiap negara di mana-mana. Di generasi pertama HAM justru mempertahankan, memperjuangkan kebebasan sipil, justru kita mundur jauh sekali. Harusnya kebebasan sipil itu sudah tidak disentuh lagi. Itu sebagai bagian dari kekuatan modal sosial bagi satu negara untuk muncul, untuk bangkit, untuk kuat, tapi justru itu dirampas,” kata Suparman.

Suparman mengaku tidak bisa menyatakan pemerintahan Presiden Prabowo memiliki pola yang sama dengan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Tapi, ia menekankan, memang praktik-praktik hari ini dijalankan sama dengan praktik-praktik yang dulu terjadi.

Ia mengingatkan, Presiden Prabowo, yang merupakan mantan menantu dari Presiden Soeharto, termasuk orang-orang sekitarnya memiliki pengalaman cukup hidup dalam tatanan semacam itu. Suparman menduga, bagi mereka tatanan itu sebuah kenikmatan.

“Bagi mereka itu satu situasi yang nyamanm, dan itu kan sudah dipraktekan oleh Seoharto 31 tahun, bahkan nyaris 32 tahun. Dia ada dalam puncak kekuasaan dan sebagian besar atau sebagian kecil dari pelaku kekuasaan penting di republik ini pernah tumbuh, kembang, dan menikmati masa-masa semacam itu,” kata Suparman.

Artinya, Suparman menyampaikan, Prabowo dan orang-orang di sekitarnya memang tidak memiliki pengalaman hidup dalam negara demokratis seperti yang publik pikirkan. Sebab, ia berpendapat, Prabowo memang tidak ada pengalaman hidup dalam perbedaan.

Kemudian, tidak ada pengalaman untuk menghargai kebebasan berekspresi, berpendapat, berorganisasi yang memang membutuhkan energi dan pikiran luas tersendiri. Suparman menyayangkan, pengalaman hidup seperti itu tampaknya yang kini sedang direplikasi.

“Tampaknya mau direplikasi ya, tampaknya mau direplikasi, saya membacanya begitu,” ujar Suparman. (WS05)