Mahfud MD Yakinkan Anak Muda Tetap Bersuara dan Terus Berusaha Perbaiki Indonesia

(tangkapan layar) Pakar hukum tata negara, Mahfud MD (kedua kiri), usai menjadi pembicara di Pondok Pesantren Bayt Al Hikmah Pasuruan, Jumat (21/08/2026). Foto: Wahyu Suryana
(tangkapan layar) Pakar hukum tata negara, Mahfud MD (kedua kiri), usai menjadi pembicara di Pondok Pesantren Bayt Al Hikmah Pasuruan, Jumat (21/08/2026). Foto: Wahyu Suryana

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, mendengar keluhan-keluhan dari kalangan pondok pesantren yang merasa suara mereka kurang didengarkan. Salah satunya disampaikan ketika Mahfud MD menjadi pembicara di Pondok Pesantren Bayt Al Hikmah Pasuruan.

Datang antara lain dari Zakiyatul Lailiyah, seorang alumni Ponpes Salafiyah Putri Pasuruan dan mahasantri di Ma’had Aly. Ia merasa, selama ini santri maupun ulama sudah memberi sumbangsih menjaga keseimbangan negara, tapi sering tidak didengar.

“Sudah jadi tugas pokok bagi kami sebagai santri, perannya sudah menjadi kewajiban, tapi pengaruhnya yang masih perlu dipertanyakan. Jika semua usaha sudah dikerahkan, baik dengan memperbaiki lingkungan sekitar atau umat secara luas tapi politik masih saja tidak mendengarkan, lalu dengan cara apalagi suara kami bisa tersampaikan,” kata Zakiyatul, Jumat (21/08/2026).

Menanggapi pertanyaan lirih itu, Mahfud membantah kalau suara-suara yang mereka sampaikan selama ini tidak didengarkan. Entah cepat atau lambat, Mahfud meyakini, suara mereka pasti didengarkan, masukan mereka pasti mampu menghasilkan perbaikan.

“Mbak, kata siapa tidak didengarkan? Pasti didengarkan! Karena, perubahan-perubahan itu pasti dipengaruhi oleh keluhan-keluhan masyarakat,” ujar Mahfud.

Ia memberi contoh apa yang belum lama disampaikan Menteri Sekretaris Negara. Antara lain soal guru honorer akan diangkat jadi guru tetap sebagai PNS, guru P3K paruh waktu akan diangkat P3 penuh waktu, para guru P3K penuh waktu akan diangkat jadi ASN.

“Itu kan berarti mendengarkan kritik rakyat, karena 2 tahun rakyat ini berteriak kamu jangan MBG saja, itu guru tuh gajinya hanya Rp 300 ribu, sementara MBG baru menjadi pegawainya itu sudah Rp 6 juta gajinya. Kita teriak terus MBG itu banyak korupsinya, didengarkan, ditangkap pimpinan MBG-nya. Sekarang, MBG dirasionalkan, diberikan ke tempat-tempat yang memerlukan, ke orang miskin agar tepat sasaran, sehingga lebih hemat. Itu kan berarti kritik saudara itu didengar,” kata Mahfud.

Memang, ia memahami, pasti tidak semua suara-suara yang mengemuka didengar. Tapi, Mahfud menekankan, sebagai rakyat tidak boleh berhenti berjuang karena akhirnya mereka, terutama anak muda, akan merembes ke atas mengisi etalase pemerintahan.

Ia menambahkan, dalam sosiologi Islam diyakini kaum muslimin Indonesia pasti akan merembes ke atas mengisi jabatan-jabatan penting. Mahfud menegaskan, itu terjadi bukan karena mereka dikatrol, tapi karena mereka memancur selayaknya air mancur.

“Dari masyarakat sendiri seperti pesantren-pesantren itu sudah maju, bukan karena dikatrol, bukan karena kolusi. Saudara, besok persaingan ke depan itu persaingan mutu dan persaingan semangat. Kalau sudah punya semangat seperti ini tadi bisa nanti, dan kalau kalian sudah di atas perbaiki ini semua, itulah menjaga negara,” ujar Mahfud.

Keluhan lain datang dari seorang pengajar, Lukman, yang menceritakan keresahannya soal perusahaan asing, Exxon, di Bojonegero. Bukan soal eksistensinya, tapi soal apa yang didapat daerah seperti Bojonegero pada akhirnya hanya secuil keuntungan.

Lukman mengaku kecewa karena daya tawar Indonesia di luar negeri hari ini seperti sangat lemah. Soal ini, Mahfud menyampaikan masalah besar seringnya kita ditipu oleh pengusaha maupun pejabat dalam negeri, yang mengakibatkan kerugian negara.

“Ini yang sekarang sedang dihajar oleh Pak Prabowo. Tapi, Bapak benar, kritiknya ini daya tawar Pak Prabowo ke luar negeri kok lemah, ke dalam begitu keras. Nah, yang begitu itu memang harus diingatkan Pak, Bapak benar, tegas terhadap pencurian sumber daya alam kita, oleh pejabat-pejabat kita dan oleh pengusaha-pengusaha kita. Tapi, juga harus punya nilai yang tinggi dong ke luar negeri, itu juga bagian dari kritik kita. Nah, kritik seperti ini ya kita sampaikan secara terbuka, nanti kalau memang itu tidak benar nanti dijelaskan, namanya pemerintahan harus menjelaskan,” kata Mahfud. (WS05)

Temukan kami di Google News.