Bukan Baru! Pola Berkuasa Prabowo Sudah Dilakukan Putin, Xi Jinping, Bahkan Hitler

Intelektual, Hamid Basyaib mengatakan, pola pemerintahan yang dijalankan Presiden Prabowo sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Ia menilai, walaupun tidak identik, secara kerangka besar pola itu cukup sama dengan penguasa-penguasa terdahulu.

Ia menekankan, memang tidak pernah ada yang baru di dunia ini karena sejarah pada akhirnya akan terulang sendiri. Itu pula yang sedang dijalankan Presiden Prabowo karena cukup sama dengan pemerintahan Presiden Soeharto sepanjang Orde Baru.

“Orde baru itu, intinya kan gini, untuk membuat pertumbuhan ekonomi jalan, maka stabilitas politik harus terjadi. Supaya stabilitas politik terjadi, ya harus ada represi, represinya tinggal ditarik ulur saja,” kata Hamid kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam Poker di YouTube Terus Terang Media, Jumat (21/11/2025).

Ia menerangkan, represi tentu bisa diatur tidak tampak keterlaluan. Misal, jangan sampai seperti diktator Filipina, Ferdinand Marcos, yang membuatnya ditumbangkan. Langkah itu bisa dibarengi dengan upaya-upaya memakmurkan rakyat yang diperkuat.

Hamid mengingatkan, dalam konteks itu dan sampai batas tertentu Presiden Soeharto bisa dibilang berhasil. Karenya, kediktatorannya bisa seakan tertutupi kesuksesan menurunkan inflasi yang sampai 650 persen pada 1966, ketika baru-baru berkuasa.

“Inflasinya berhasil terus ditekan dan sepanjang perjalanan pemerintahan dia, kita rata-rata tumbuh 7 persen, belum pernah dicapai lagi oleh pemerintahan. Sekarang sekitar 5 ya sudah bagus, 5,1, ada yang bilang 4,7. Jadi, jelas itu,” ujar Hamid.

Namun, ia menekankan, pola seperti itu sudah dipraktekkan penguasa-penguasa sejak zaman dulu sampai hari ini, termasuk di luar Indonesia. Sebab, Hamid berpendapat, itu sebenarnya merupakan rumus umum bagi penguasa-penguasa yang terbilang otoriter.

“Dipraktekan di Rusia oleh Putin setelah komunis ya. Dipraktekan di China, Xi Jinping yang pakai tangan besi, dan dia jadi penguasa seumur hidup, dia yang terbesar dalam sejarah China, belum pernah ada kaisar sebesar dia,” kata Hamid.

Pun, lanjut Hamid, negara-negara dekat seperti Singapura yang hanya memiliki satu partai atau partai tunggal. Bagi Hamid, ini jadi sesuatu yang cukup disesalkan karena ternyata pemerintahan Presiden Prabowo tampak mau mengejar pola serupa.

“Karena demokrasi itu bising. Pak Prabowo menggunakan demokrasi itu untuk naik, lagi-lagi itu juga biasa. Adolf Hitler juga naik dengan prosedur demokrasi tahun 1933 itu. Jadi, itu biasa, dan setelah dia naik, dia bikin, dia tulis aturan baru,” ujar Hamid. (WS05)