Salah Kelola MBG dan Ribuan Anak Jadi Korban, Pegiat HAM Minta BGN Dibubarkan

Pegiat HAM, Suparman Marzuki, menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus menimbulkan korban keracunan. Ia menilai, Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penanggung jawab MBG dibubarkan karena sudah menimbulkan ribuan korban anak-anak.

“Saya dan mungkin publik di luar setuju BGN dibubarkan untuk dilakukan penanganan secara desentralisasi melibatkan instansi dinas terkait, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan memberdayakan ekonomi rakyat sekitar sekolahan,” kata Suparman kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam program Visi Nomokrasi di kanal YouTube Terus Terang Media, Selasa (07/10/2025).

Ia merasa, pemberdayaan itu bisa memanfaatkan kantin-kantin, toko-toko yang menjual makanan, atau bahkan perusahaan catering. Suparman menilai, yang perlu dilakukan mungkin edukasi agar mereka sediakan makanan dengan standar gizi yang ditetapkan.

Misalnya, dengan menjaga higienitas tempat yang dipakai untuk menyajikan makanan itu dan untuk menjaga agar makanan itu tidak menimbulkan dampak keracunan pada siswa. Ia berharap, Presiden Prabowo tidak takut mengoreksi cara yang salah.

“Kita berharap sungguh-sungguh pada Presiden Prabowo, pada pemerintah, tidak perlu malu-malu dan ragu-ragu untuk menghentikan cara penanganan yang sentralistik ini,” ujar Suparman.

Pasalnya, ia melihat, sistem yang dijalankan tampak hanya menguntungkan segelintir orang dengan mengabaikan keselamatan siswa. Padahal, Suparman berpendapat, penting dicoba satu model penanganan yang lebih profesional dan bersifat desentralisasi.

“Desentralisasi lebih mudah mengelolanya, lebih mudah mengontrolnya, mengoptimalkan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dengan seluruh perangkat-perangkat daerah dan kekuatan-kekuatan ekonomi daerah. Semoga proyek makan bergizi gratis tidak menimbulkan efek dan pemerintah membenahinya secara mendasar,” kata Suparman.

Ia mengingatkan, kita sudah dihadapkan situasi yang sangat memprihatinkan dan sudah menjadi bahan tertawaan dunia. Anehnya, Suparman mengaku bingung, pemerintah masih terus mempertahankan program yang memang menjadi kampanye penting Presiden Prabowo.

Apalagi, ia menekankan, MBG sudah dikirik sejak masa kampanye yang diprediksi jadi proyek mercusuar, kontroversial, bahkan ada khawatirkan akan menyedot dana sangat besar. Terbukti, untuk 8 bulan saja sudah disiapkan dana sebanyak Rp 71 triliun.

Namun, ia menyampaikan, tampaknya proyek besar raksasa ini tidak benar-benar disiapkan dengan manajemen profesional. Selain menimbulkan korban keracunan dengan berbagai macam sebab, dampak lain yang tidak diperhitungkan dampak lingkungannya.

“WALHI mencatat potensi sisa makanan itu bisa mencapai 2.000-4.500 ton per hari, dan bisa menimbulkan efek gas rumah kaca yang sangat potensial merusak lingkungan, mengganggu kesehatan. Saya tidak tahu apakah catatan WALHI ini sudah diperhitungkan sejak awal. Kalau belum, ini sudah menjadi tambahan problem dalam program MBG yang agaknya belum ada tanda-tanda untuk dilakukan meritorium,” ujar Suparman.

Suparman menyoroti, respons Presiden Prabowo sendiri tampak masih bersikukuh untuk menjalankan program ini tanpa moratorium atau mengevaluasi tata kelolanya. Sulit dibayangkan jika program MBG dilanjutkan tanpa ada perubahan dari tata kelolanya.

“Agaknya Presiden kita ini ngotot program diteruskan, dilanjutkan untuk mencapai 180 juta penerima manfaat. Tak terbayangkan angka yang sekarang telah menimbulkan dampak serius ini belum menyentuh angka 180 juta penerima manfaat, bisa dibayangkan apa yang bakal terjadi kalau MBG diteruskan dengan tata kelola seperti ini. Kita semua khawatir, ini akan menimbulkan dampak lebih besar di tahun-tahun mendatang,” kata Suparman. (WS05)