Tegas! Mahfud MD Sebut Penyadapan kepada Presiden Merupakan Makar

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD menegaskan, penyadapan yang dilakukan oleh eks-Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan kelompoknya kepada Presiden Prabowo merupakan makar. Bahkan, ia menekankan, pelakunya layak diberi hukuman mati.

“Banyak juga kritik soal itu Pak Mahfud kok seperti yakin ada makar? Iya, yakin banget. Meskipun, ada seorang ahli hukum dari satu universitas, itu penasihatnya Kapolri Listyo sebut tidak ada makarnya, membela di mana-mana, tidak apa-apa, dia ahli hukum. Tapi, kalau saya yakin ada makar,” kata Mahfud kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di YouTube Mahfud MD Official, Selasa (10/11/2026).

Ia menjelaskan, makar sendiri setidaknya memiliki empat makna. Antara lain dalam Bahasa Arab yang berarti bersiasat busuk, lalu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Yus Badudu) yang juga berarti pengkhianatan atau bersiasat busuk kepada negara.

“Lalu, ada makar dalam arti politik, yaitu ketahanan, pertahanan, dan keamanan negara, itu ada di Undang-Undang TNI, Pasal 7. Makanya, jangan heran, Pak kok TNI ditarik ke Jakarta dalam 3 hari ini? Memang menurut Undang-Undang TNI kalau ada ancaman terhadap presiden, TNI yang wajib melindungi, bukan polisi,” ujar Mahfud.

Ia menekankan, baik dalam UU TNI yang lama maupun yang baru, Pasal 7 tetap ada dan menyatakan tugas TNI memberikan pengamanan terhadap keselamatan presiden dan wakil presiden. Bagi Mahfud, kasus penyadapan menandakan keamanan presiden dalam bahaya.

Kemudian, ia menyampaikan, tidak ada alasan lain bagi seorang kepala kepolisian yang merupakan pembantu presiden, menyadap pimpinannya sendiri, yaitu presiden. Alasan di luar makar mungkin jika yang disadap merupakan pejabat-pejabat lain.

“Pak Mahfud yakin itu makar? Lah ya untuk apa dia nyadap presiden? Kalau dia nyadap Mahfud itu tidak makar, mungkin untuk pengamanan untuk penegakan hukum. Tapi, kalau presiden wong dia layani presiden, jawaban apa yang bisa diberikan ketika mengapa nyadap presiden? Tidak ada jawabannya kecuali makar. Penyadapan sendiri sudah bukti awal, dalam Pasal 160 KUHP dikatakan makar jika sudah ada persiapan, menyadap itu sudah persiapan,” kata Mahfud.

Bahkan, Mahfud menekankan, jika yang disadap masih sebatas menteri-menteri masih mungkin untuk pengamanan atau penegakan hukum. Tapi, Mahfud menegaskan, seorang presiden atau wapres tidak boleh disadap karena tujuannya tidak lain hanya makar.

“Itulah UU Nomor 7. Sehingga, pelanggarannya nanti bisa pelanggaran KUHP karena makar, bisa karena sabotase, bisa karena spionase, banyak UU yang bisa dipakai,” kata Mahfud.

Meski begitu, ia menilai, 3 pasal-pasal yang dipakai, yaitu 2 dari KUHP dan 1 dari ITE, sudah merupakan bukti awal yang final yang menyatakan mereka sudah melakukan pelanggaran hukum pidana dengan persiapan makar. Artinya, delik formal terpenuh.

“Seumpama sulit dicari pemberontakannya, 3 pasal itu tetap bisa menghukum mereka sebagai pengkhianat terhadap konstitusi, pengkhianat terhadap negara,” ujar Mahfud.

Mahfud menambahkan, jika penyadapan dilakukan kepada seorang presiden atau wapres, apapun alasan yang mungkin nanti disampaikan pelaku, tindakannya sudah merupakan makar. Apalagi, penyadapan yang dilakukan Listyo dkk tidak sesuai prosedur.

Ia menerangkan, penyadapan yang dilakukan, misalnya kepada pembantu-pembantu presiden seperti menteri atau menko, harus mematuhi prosedur yang sudah ada. Bahkan, jika sudah masuk ke masalah penyidikan, harus melalui izin pengadilan.

“Itu kalau bukan kepada presiden. Kalau kepada presiden, izin pengadilan atau tidak, tidak boleh. Justru, presiden yang harus memberi izin,” kata Mahfud. (WS05)