Listyo Bagian Penting yang Menjadikan Prabowo sebagai Presiden di 2024

Pendiri SMRC dan pengamat politik, Saiful Mujani melihat, kasus penyadapan yang dilakukan mantan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, merupakan satu peristiwa politik kenegaraan yang betul-betul memukul. Baik sebagai bangsa maupun sebagai rakyat.

“Kok bisa itu terjadi waktu Pak Sigit jadi Kapolri, dan saya baru sadar setelah dia tidak jadi Kapolri, ternyata masih bintang empat aktif, belum pensiun karena dalam tradisinya tidak ada bintang empat aktif itu 2, ini jadi Kepala KSP, Kepala Staf Presiden setingkat menteri,” kata Saiful kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam Perspektif One one One di YouTube Terus Terang Media, Kamis (05/11/2026).

Ironinya, ia menerangkan, Sigit melakukan tindakan kriminal yang seharusnya menjadi kewajibannya untuk mencegah itu terjadi. Apalagi, penyadapan tidak cuma dilakukan oleh seorang kepala kepolisian, tapi juga dilakukan kepada seorang kepala negara.

“Pertanda ada satu yang tidak beres, tidak solid, dan mungkin gejala itu sudah lama ada tapi baru muncul sekarang. Ada konflik yang tidak bisa didamaikan yang menurut saya tadinya saya mengira Pak Sigit seorang yang loyal ke Pak Prabowo karena Pak Sigit ini salah satu orang penting yang menjadikan Pak Prabowo menjadi presiden. Kita tahu, kalau dilacak ke belakang, data yang saya punya, tidak terbayangkan Pak Prabowo itu bisa menjadi presiden kalau tidak dibantu Pak Jokowi,” ujar Saiful.

Saat itu, ia mengingatkan, Jokowi sedang dalam posisi tertinggi yaitu presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang mana, Saiful menjelaskan, tentu saja memiliki segala kewenangan sebagai panglima tertinggi, baik TNI maupun Polri.

Bagi Saiful, dalam rangka agenda itu, termasuk cawe-cawe politik, Jokowi memang secara terbuka mendukung Prabowo. Hal itu ditunjukkan dengan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo di Pilpres 2024.

“Di situ tidak mungkin Pak Jokowi ini bisa netral. Salah satu caranya memobilisasi pemilih menggunakan infrastruktur negara, kepolisian dan tentara. Nah, kepolisian di bawah tangan Pak Listyo waktu itu. Oleh karena itu, Pak Listyo bertanggung jawab sebagai operator di lapangan memastikan Prabowo dan Gibran memenangkan Pemilu 2024. Oleh karena itu, saya kenal Pak Sigit ini bagian inti dari pemenangan Pak Prabowo,” kata Saiful.

Maka itu, Saiful mengaku tidak pernah membayangkan Listyo harus melakukan tindakan penyadapan terhadap Prabowo. Meski begitu, ia menekankan, dalam politik tentu saja peristiwa semacam itu masih mungkin terjadi, sekalipun jelas menjadi penyimpangan.

“Karena politik itu bukan pekerjaan polisi, polisi itu seharusnya mengamankan semua orang yang bermain dalam politik, dalam hal ini sudah pasti ini tindakan kriminal. Apalagi, kalau dilihat dari siapa yang disadap, apakah presiden melakukan tindakan kriminal, sehingga harus disadap? Atas rekomendasi siapa? Atas permintaan siapa?” ujar Saiful.

Saiful berpendapat, bisa saja Listyo secara pribadi memiliki kepentingan politik seperti mempertahankan posisinya di pemerintahan dan lain-lain. Namun, ia menilai, itu semua masih bersifat analisis dan masih harus menanti diungkap di pengadilan.

“Bisa saja begitu. Tapi, juga tidak menutup kemungkinan ada pengguna, end user dari informasi yang diperoleh dari penyadapan ini, yang disadap presiden,” kata Saiful.

Saiful turut melihat kasus ini dalam hubungan antara Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Ia melihat, selama setidaknya 2 tahun pertama pemerintahan ini masih tidak pula menunjukkan gejala-gejala yang harmonis sebagai pucuk pimpinan tertinggi.

Menurut Saiful, itu semua sebenarnya sudah sering ditunjukkan secara terbuka di publik. Misalnya, begitu Prabowo mengabaikan Gibran, tidak memberikannya peran, seolah-olah tidak ada kepercayaan kepada Gibran atau Gibran tidak terlalu penting.

“Itu menyingkirkan peran Gibran di satu sisi, setidaknya tidak menganggap penting,” ujar Saiful. (WS05)