Pushan: Dugaan Penyadapan Presiden Masuk Kategori Makar dan Pelanggaran HAM

Direktur Eksekutif Perkumpulan Studi Hukum Pemerintahan dan Antikorupsi (Pushan), Oce Madril mengatakan dugaan tindakan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto bukan hanya merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan masuk dalam kategori makar, tetapi juga merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia (HAM).

Dikatakan Oce, penyadapan merupakan pelanggaran terhadap hak privasi warga negara yang dijamin dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Pasal tersebut menegaskan: Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Peristiwa penyadapan ilegal yang dilakukan oleh mantan Kapolri dan beberapa jenderal yang diduga dilakukan terhadap banyak pihak bahkan Presiden RI, termasuk kategori tindakan makar, penyalahgunaan wewenang, dan melanggar HAM,” kata Oce dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Dalam perspektif HAM, lanjut Oce, tindakan penyadapan ilegal yang dilakukan beberapa jenderal Kepolisian itu juga melanggar hak privasi dan hak komunikasi yang dijamin oleh UU No. 39/1999 tentang HAM.

Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut juga mengatakan bahwa dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden merupakan tindakan yang melanggar hukum (unlawful interception). Tindakan tersebut tidak hanya mengancam pejabat negara, tetapi juga hak-hak warga negara.

Oce menjelaskan aktivitas penyadapan merupakan bagian dari mekanisme extraordinary yang sah dalam penegakan hukum. Mekanisme ini diperlukan untuk mengungkap kasus-kasus dengan tingkat kesulitan tinggi dan kejahatan serius seperti korupsi, suap, terorisme, narkoba, dan tindak pidana berat lainnya.

Apabila dilakukan di luar mekanisme hukum yang berlaku, penyadapan tersebut tidak hanya melanggar hukum, namun juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan makar dengan ancaman hukuman pidana 20 tahun hingga penjara seumur hidup, sebagaimana diatur dalam KUHP.

“Tindakan ilegal tersebut dapat bertujuan supaya Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan atau bertujuan untuk menggulingkan Presiden dengan cara-cara yang tidak sah,” jelas Oce.

Motif Harus Diungkap

Oce juga menilai tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang diduga memimpin institusi terkait. Pasalnya, penyadapan dilakukan bukan dalam rangka penegakan hukum dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Ketentuan mengenai penyadapan sebagai bentuk pelanggaran hukum tersebut didasarkan pada Pasal 258 KUHP yang menegaskan bahwa: Setiap orang yang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak (batas maksimum) kategori VI.

“Pada titik ini, penegak hukum perlu mengungkap apa motif di balik penyadapan ilegal terhadap Presiden dan pihak-pihak lain tersebut. Apabila memang berkaitan dengan motif politik, maka perlu ditelusuri siapa saja pihak yang memerintahkan dan pihak yang mendapat manfaat secara politik atas penyadapan ilegal ini,” pesan Oce.

Lebih lanjut, pakar hukum tersebut menilai bahwa pengaturan mengenai penyadapan saat ini belum diatur secara terperinci dalam undang-undang khusus dan masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan.

Belum terdapat aturan komprehensif yang menjadi patokan atau rujukan dalam pelaksanaan penyadapan, sementara model pengaturan dalam satu undang-undang dengan undang-undang lainnya juga berbeda.

“Hal inilah yang menjadi concern (kekhawatiran) dalam jaminan HAM. Bahwa tidak adanya pengaturan terperinci soal penyadapan berpotensi melanggar HAM dan tidak sesuai dengan prinsip konstitusi,” jelasnya.

Menurutnya, pengaturan penyadapan harus mengakomodasi dua kepentingan utama, yakni menjamin perlindungan HAM—khususnya hak privasi—serta mendukung kepentingan penegakan hukum. Dalam hal ini, penyadapan dapat membantu aparat penegak hukum mengungkap kejahatan tertentu demi melindungi kepentingan publik.

Oleh karena itu, pengaturan mengenai penyadapan perlu dibentuk dan diformulasikan secara tepat agar tidak disalahgunakan. Dengan demikian, potensi penyalahgunaan wewenang dapat dihindari. RLS