Hasto: PDIP Terus Berdialog dengan Parpol Lain soal Pemakzulan Gibran

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memiliki legitimasi. Sebab dari mulai proses pencalonan hingga pemenuhan persyaratan Gibran sebagai wakil presiden terciderai.

Setidaknya ada tiga persoalan mendasar. Pertama, lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023 yang menurutnya merupakan bentuk akrobat hukum.

Kedua, pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024, Pemilu Legislatif, hingga Pilkada 2024 yang disebutnya diwarnai dugaan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, munculnya aturan yang dianggap sebagai pasal selundupan untuk memaksakan pencalonan Gibran, meskipun persoalan persyaratan pendidikan SMA atau sederajat masih dipersoalkan.

“Ya bagi PDI Perjuangan sejak awal kan kami sudah memberikan tiga catatan penting. Yang pertama, lahirnya putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 sebagai bentuk akrobat hukum. Yang kedua, pemilu presiden-wakil presiden tahun 2024 dan pemilu legislatif hingga pilkada tahun 2024 juga banyak diwarnai oleh penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian yang ketiga, munculnya pasal selundupan untuk melakukan pemaksaan ketika Saudara Gibran Rakabuming tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat sebagaimana temuan dari Mahkamah Konstitusi,” ujar Hasto di Blitar, Jawa Timur, Jumat (7/11/2026).

Kata Hasto, ketiga persoalan tersebut menjadi dasar bagi PDIP untuk mempertanyakan legitimasi kepemimpinan Gibran.

Dia bahkan menilai bukan hanya proses pencalonannya yang bermasalah, melainkan juga persyaratan mendasar untuk menduduki jabatan wakil presiden.

“Dari tiga aspek ini saja, maka otomatis yang bersangkutan sudah tidak memiliki legitimasi sebagai sosok pemimpin. Tidak hanya proses dari Saudara Gibran yang cacat, tetapi juga syarat-syarat untuk menjadi pemimpin baik dari aspek usia maupun ijazah ternyata kan tidak dipenuhi,” tegas Hasto.

Menyingggung jalur politik melalui parlemen, Hasto bilang, PDIP terus membangun komunikasi dengan sejumlah fraksi di DPR. Dialog lintas fraksi terus dilakukan membahas perkembangan persoalan yang menyeret nama Gibran.

Dia juga menyinggung isu penyadapan yang belakangan mencuat. Kasus ini turut memperbesar tekanan publik.

“Karena itulah ketika ini harus dilanjutkan proses politik, PDI Perjuangan juga berdialog dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. Tapi saat ini dengan kasus penyadapan, tekanan-tekanan dari publik ini menjadi semakin kuat, sehingga suara-suara yang semakin terkonsolidasi ini kami yakini akan didengarkan oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI,” tutur Hasto.

Ia memastikan komunikasi politik masih terus berlangsung secara intensif. 03Hasto menegaskan, PDIP memandang persoalan tersebut tidak bisa lagi dibiarkan berlarut-larut.”Proses dialog terus-menerus dilakukan. Yang jelas ini tidak bisa lagi ditolerir,” tegas Hasto. MB03