Hanura: Jauh Lebih Terhormat Gibran Mengundurkan Diri

Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura Patrice Rio Capella menyarankan Gibran Rakabuming Raka untuk berjiwa besar mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia demi menjaga marwah pribadi sekaligus memprioritaskan kepentingan stabilitas bangsa dan negara.

Rio menilai, langkah pengunduran diri secara sukarela dan terhormat jauh lebih bermartabat bagi putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut, ketimbang harus menempuh proses pemakzulan (impeachment) di parlemen.

“Lebih baik Gibran Mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Ini jauh ke ih lebih terhormat dan bermartabat daripada dimakzulkan yang akan menguras energi Bangsa ini,” tegas Rio di sela sela Agenda Konsolidasi Tim Task Force DPP Partai Hanura dengan DPD, DPC dan anggota Dewan Se-Provinsi Papua Selatan di Merauke, Selasa (10/11/2026).

Ia menilai, jika Gibran berani mengambil keputusan besar untuk melepaskan jabatannya demi mengakhiri kegaduhan, publik justru akan menaruh rasa hormat yang mendalam.

Langkah mundur sukarela tersebut dinilai bakal menjadi teladan kepemimpinan etis dan sikap ksatria seorang politisi muda yang lebih mementingkan keutuhan rakyat di atas syahwat mempertahankan kekuasaan.

“Jika Mas Gibran memilih mundur secara ksatria demi menyelamatkan jalannya roda pemerintahan dan mendinginkan suhu politik nasional, sejarah akan mencatatnya sebagai seorang negarawan sejati. Ini akan membuktikan bahwa generasi muda berani bertanggung jawab, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan rela berkorban demi masa depan republik,” papar Rio.

Sebaliknya, lanjut Rio, jika persoalan keabsahan syarat administrasi ini terus dipaksakan bertahan dan berujung pada perdebatan sengit Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR hingga persidangan di Mahkamah Konstitusi, situasi politik nasional dikhawatirkan akan terbelah dalam polarisasi yang tidak produktif.

“Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan geopolitik global yang berat. Presiden Prabowo Subianto membutuhkan stabilitas untuk bekerja menyejahterakan rakyat. Jangan sampai energi bangsa ini habis berbulan-bulan hanya untuk memperdebatkan polemik yang penyelesaian hukumnya sudah terang benderang,” tegasnya.

Diketahui, Jumat (30/10/2026), MA mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Pemohon Subhan Palal. Dalam putusannya, MA memutuskan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.

Sebelumnya, Selasa (6/10/2026), MK dalam pertimbangan putusannya menyatakan tidak menemukan bukti yang dapat menunjukkan Gibran memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat SMA.

Gibran mengaku tetap akan bertarung di PTUN. Hal itu diungkap Gibran setelah menemui Presiden Prabowo Subianto. Dia mengklaim diminta Prabowo untuk fight di PTUN. Wapres juga akan berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

“Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo. Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung,” kata Wapres Gibran, kepada wartawan, di Istana Wapres, Selasa (10/10/2026).

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai, tidak ada lagi langkah hukum yang dapat ditempuh untuk mengubah putusan MA maupun MK. Kedua putusan itu telah bersifat final dan mengikat.

“Putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” kata Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Di saat bersamaan, wacana pemakzulan Gibran juga bergulir di parlemen. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan usulan HMP setelah pembukaan masa persidangan II Tahun Sidang 2026-2027.

Puan bilang, pimpinan DPR akan terlebih dahulu menghimpun pandangan dari fraksi-fraksi dan alat kelengkapan dewan, sebelum menentukan mekanisme yang akan ditempuh.

Pimpinan DPR lalu akan mengkaji bertahap berbagai masukan yang dihimpun selama masa reses. Setelah itu, pimpinan DPR akan membahas mekanisme formal melalui Badan Musyawarah (Bamus) sebelum menentukan langkah selanjutnya.

“Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” sambung Puan dalam konferensi pers seusai Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). MF03