Analisis: Gibran Bisa Raih Simpati jika Mundur Supaya Tidak Bebani Prabowo

Politisi PDI Perjuangan, Andi Widjajanto menilai, gugatan ijazah Gibran Rakabuming Raka bisa memberatkan pemerintahan Prabowo Subianto. Apalagi, ia mengingatkan, tanpa kasus itu rating pemerintah sudah cukup buruk, terutama sejak Agustus 2025.

Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan PDIP itu menyampaikan, Morgan Stanley Capital International (MSCI) memberi penilaian negatif sejak 28 Januari 2026. Lalu, ruang fiskal ketat, rupiah mendekati 18.000, harga minyak dunia, dan lain-lain.

“Tanpa itu pun pemerintah ini sudah berada di koridor yang tipis, kalau untuk saya sudah kayak berjalan di kaca tipis, harus hati-hati dalam melangkahnya, approval rating presiden cenderung turun terus. Lalu, penilaian-penilaiannya ada yang tidak jalan koordinasi antara presiden dan wakil presiden, wakil presiden terlihat tidak diberikan penugasan khusus,” kata Andi kepada terusterang.od dan juga ditayangkan dalam program Ruang Sahabat di YouTube Mahfud MD Official, Sabtu (26/09/2026).

Selain itu, Andi melihat, proses koordinasi yang semestinya bisa dilakukan antara Prabowo dengan Jokowi tidak terlihat, minimal tidak dilihat publik. Kondisi ini tentu menimbulkan banyak analisis tentang skenario-skenario yang mungkin terjadi.

Bagi Andi, semua pembicaraan ini akan semakin membebani legitimasi pemerintahan Prabowo yang sampai 2029 isunya bisa berlanjut. Pun ketika skenario Prabowo-Gibran lanjut untuk Pemilu 2029, kondisi ini sudah akan menjadi beban elektoral mereka.

“Apakah ada exit strategi dari mereka? Exit strategy-nya saya tidak melihat ada proaktif dari Pak Prabowo, misalnya. Saya tidak membayangkan Pak Prabowo kemudian bertemu dengan Solo, lalu meminta supaya Mas Gibran-nya mundur. Saya berpikir sebaliknya, bahwa Pak Jokowi melihat ini adalah momentum yang paling pas bagi Mas Gibran untuk mundur, dari pihak Solo-nya sendiri karena elektabilitas berubah,” ujar Andi.

Apalagi, ia menekankan, kondisi fiskal hari ini sudah benar-benar tertekan dan tingkat kepercayaan publik ke pemerintah menipis. Karenanya, Andi berpendapat, sengkarut kasus ini merupakan peluang bagi Jokowi untuk melakukan konsolidasi.

Andi menuturkan, ada beberapa pilihan konsolidasi yang mungkin dilakukan Jokowi seperti menyiapkan Gibran sendiri sampai menyiapkan PSI, lewat Kaesang atau Jokowi sendiri. Tapi, ia menduga, ada satu pilihan yang sangat mungkin dilakukan Jokowi.

“Tapi, kalau seandainya Gibran berani kesatria mengatakan, saya mundur saja lah supaya presiden tidak terbebani dengan legitimasi saya, itu simpati akan mengalir ke Gibran. Kalau saya masih jadi orang yang bisa melakukan kajian ke Pak Jokowi, ini akan saya serahkan, pertimbangan preemtif sebelum semakin keras,” kata Andi.

Andi menambahkan, sejauh ini proses magang yang diberikan Prabowo kepada Gibran tampak tidak berjalan dengan baik. Hal itu membuat interaksi keduanya tidak seperti presiden dan wapres sebelumnnya, misal Jokowi-Jusuf Kalla atau Jokowi-Ma’ruf Amin.

Andi sendiri ketika masih di Kabinet Kerja harus ke Wapres Ma’ruf Amin terlebih dulu untuk membahas stunting, memberikan kajian cepat, turun ke lapangan untuk mendalami. ARtinya, ada penugasan khusus ke wapres yang tidak terlihat di Gibran.

“Jadi, Pak Jokowi harus mencari skenario-skenario lain untuk kepentingan politiknya di 2029. Saya berharapnya, sebagai akademisi, saya dan Pak Mahfud berharapnya bisa tidak Pak Prabowo, Pak Jokowi, ketua-ketua umum partai, termasuk Bu Mega menyiapkan skenario-skenario politik 2029 itu dengan satu komitmen, konsolidasi demokrasi,” ujar Andi. (WS05)