Direktur Tempo Institute, Qaris Tajudin, memberi pesan mendalam kepada Menteri HAM, Natalius Pigai, yang lebih merekomendasikan buku-buku barat karena merasa penulis-penulis Indonesia subjektif. Ia mengingatkan, membaca merupakan hak asasi manusia.
“Tidak tahu dia mau dengar atau tidak. Tapi, begini, untuk Pak Pigai, Pak Pigau lah terutama, membaca adalah hak asasi manusia. Kita berhak untuk dapat pemerintahan yang baik yang mendukung ini,” kata Qaris kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam program Poker di kanal YouTube Terus Terang Media, Rabu (13/08/2026).
Padahal, ia menyampaikan, saat ini sebenarnya masyarakat sedang sangat senang baca dan minat membaca sudah jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu. Qaris merasa, itu bisa momentum yang baik pemerintah untuk memperbaiki sistem perbukuan.
“Tapi, saya tidak tahu apakah pemerintah memang senang orang lebih banyak membaca buku? Karena kalau lebih banyak orang membaca buku akan banyak orang yang pintar. Kalau banyak orang yang pintar, belum tentu mereka memilih pemerintahan yang seperti ini. Jadi, saya tidak tahu apa itu menjadi prioritas mereka,” ujar Qaris.
Namun, ia mengaku tidak bisa berharap kepada pemerintah. Qaris menilai, dalam kondisi seperti ini lebih baik berharap kepada anak-anak muda karena ternyata kenaikan minat baca hari ini memang lebih banyak didominasi oleh anak-anak muda.
Dalam konteks yang lebih luas, Qaris melihat, pemerintah seharusnya tidak membuat kebijakan-kebijakan mengejutkan dan lebih disesuaikan keinginan penguasa. Misal, membuat Universitas Republik Indonesia (URI) karena keinginan Presiden Prabowo.
“Sukanya Pak Prabowo kan gitu ya, melihat sekolah kurang bagus bikin sekolah baru, melihat universtas kurang memuaskan dia bikin universitas baru, jangan-jangan ini barusan kemarin kan dia baru melihat buku dia bilang kan buku-buku harus diganti buku-buku sekolah. Akhirnya, kemudian bikin penerbit baru, semoga tidak begitu,” kata Qaris.
Ia menyarankan, pemerintah bisa melihat lebih luas dan mampu memperhatikan dan memperbaiki sistem yang ada. India, misalnya, mereka terbukti memiliki penulis-penulis yang relatif bagus karena memang menerbitkan buku terbilang sangat mudah.
Selain itu, Pemerintah India memberikan subsidi yang membuat harga kertas jauh lebih murah bagi penerbit. Bahkan, mereka bisa memperbaiki supply chain, sehingga sistem yang ada bisa mendorong penulis-penulis melahirkan karya-karya yang baik.
“Dan yang bisa melakukan itu tentu pemerintah, walaupun kita tidak harus berharap dan kita tidak boleh berharap banyak pada pemerintah. Jadi, menurut saya sih memang sistem, sistem yang harus diubah untuk buat membuat penulis lebih senang menulis,” ujar Qaris. (WS05)
