Menteri HAM, Natalius Pigai, menuai kontroversi usai merekomendasikan buku-buku barat dan menyebut penulis-penulis Indonesia subjektif. Direktur Eksekutif Tempo Institute, Qaris Tajudin, mengaku tidak kaget mendengar ucapan-ucapan seperti itu.
“Ketika dengar itu ya, reaksi pertama, ini salah yang nanya. Kita tahu pemerintahan ini ya, dari mulai atas, menteri-menterinya, wakil menteri, staf-staf-nya sampai ke juru bicara statementnya selalu mengejutkan kita,” kata Qaris kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam program Poker di Terus Terang Media, Kamis (13/08/2026).
Ia merasa, Natalius Pigai dan pejabat-pejabat seperti itu seharusnya tidak diberi pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Apalagi, Qaris menyampaikan, masyarakat tidak pernah tahu latar belakang mereka sebelumnya selain sebagai simpatisan penguasa.
“Dengan latar belakang seorang penulis buku dan bahkan menulis bukunya ini sebelum beliau jadi pejabat publik, tapi melontarkan bahwa penulis Indonesia itu subjektif, ini lebih banyak yang mempengaruhi dia ngomong itu kan sebetulnya lebih banyak ke masalah politik, dia tidak suka dengan penulis-penulis yang menurut dia subjektif,” ujar Qaris.
Padahal, ia menilai, sebenarnya sah saja penulis-penulis itu memberikan perspektif yang sangat baik terhadap keadaan sekarang. Qaris merasa, itu sering kali terjadi ketika kita tidak menyukai seseorang, tapi yang diserang personal orang tersebut.
Apalagi, lanjut Qaris, ketika pejabat-pejabat ini pernah dikritik oleh penulis itu, sehingga mempengaruhi penilaian terhadap karya-karya penulis tersebut. Padahal, ia menekankan, setiap penulis sebenarnya memiliki subjektif sendiri terhadap sesuatu.
“Dan bukan masalah orang, kalau masalah subjektif atau tidak kayaknya hampir semua penulis subjektif gitu ya. Dalam artian bukan mereka tidak objektif, tapi mereka memiliki sudut pandang sendiri melihat suatu permasalahan. Bahkan, sejarah sendiri, buku sejarah itu tergantung siapa yang menulis. Kejadian 65, misalnya,” kata Qaris.
Ia mengingatkan, Kejadian 65 memiliki berbagai sudut pandang, ada yang menganggap orang-orang PKI salah, ada pula yang menganggap Jenderal Soeharto yang bersalah. Artinya, isi dari setiap buku merupakan sudut pandang masing-masing penulisnya.
“Itu perspektif dari masing-masing orang yang menelitinya. Jadi, masalah subjektif tidak apa-apa, itu kan memperkaya khazanah intelektualitas kita. Jadi, ada pendapat A, ada pendapat B, kalau misalnya tidak subjektif, semua pendapat akhirnya sama,” ujar Qaris.
Qaris berpendapat, sebenarnya tidak masalah kalau orang selevel Menteri Pigai merekomendasikan buku-buku barat. Tapi, ia melihat, yang menyakitkan ketika apa yang disampaikan malah ditambahkan komentar semua penulis Indonesia subjektif.
“Padahal, yang ditanya sederhana, ditanya apa buku yang direkomendasikan dia untuk anak-anak muda atau untuk pembaca di Indonesia. Dia mestinya bisa saja jawab kan, kalau memang dia menganggap bahwa penulis barat itu yang lebih baik, oke, ada tidak buku yang direkomendasikan, kasih saja judulnya, masalahnya dia tidak jawab itu,” kata Qaris.
Dengan ucapan seperti itu, ia menambahkan, seakan memukul rata semua penulis di Indonesia memiliki pandangan yang subjektif. Meski begitu, Qaris mengaku sudah tidak pernah merasa terganggu lagi atas ucapan-ucapan kontroversi pejabat negara.
Sebagai penulis, Qaris merasa, pernyataan-pernyataan pejabat seperti itu mungkin 10-15 tahun lalu masih membuatnya merasa terganggu. Tapi, ia merasa, setidaknya sejak 2 tahun terakhir semakin sering terjadi, publik semakin terpaksa memaklumi.
“Kayak kita dengar omongan anak-anak gitu ya, terus omongannya agak bagaimana gitu, pokoknya agak-agak ngawur gitu ya, kita bilang ya sudah maklumin saja. Sekarang, kalau dengar menteri, dengan presiden, dengar pejabat ngomongnya agak sedikit di luar dugaan kita gitu, kita bilang ya maklumin saja. Kita kaget gitu loh, tapi sensitivitas kita terhadap hal-hal yang aneh itu akhirnya hilang gitu,” ujar Qaris. (WS05)
