Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menjawab pertanyaan-pertanyaan soal sikapnya banyak bersuara mengkritisi dan mengapresiasi kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo. Ada pula yang menuding itu dilakukan hanya karena tidak berada di pemerintahan.
Ia mengaku akan tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu karena meyakini tidak semua buzzer. Mahfud meyakini, tentu ada anak muda yang belum mengetahui apa yang sudah dilakukan saat mendapat amanah di eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
“Satu yang tidak tahu anak-anak Gen Z, kedua yang selalu nyinyir itu yang selalu mendapat info nyinyir dari buzzer itu supaya tahu ini yang terjadi. Lalu, tadi ada pertanyaan itu jangan-jangan Bapak apa namanya kalah Pilpres, lalu sekarang tidak. Saya sebelum ikut Pilpres, sebelum kalah Pilpres dan sesudahnya ya tetap sejak dulu begitu karena saya bukan siapa-siapa,” kata Mahfud kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di YouTube Mahfud MD Official, Senin (10/08/2026).
Soal Pilpres 2024, ia menekankan, semua sudah selesai begitu Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan. Walaupun, secara politik Pilpres 2024 sudah dibuktikan curang usai Ketua MK, Anwar Usman, dicopot karena dinyatakan melakukan pelanggaran berat.
Mahfud berpendapat, negara harus tetap berjalan, tidak boleh hanya karena kalah kontestasi mengganggu jalannya negara. Bahwa dirinya menggugat MK, ia menekankan, memang itu sudah sesuai prosedur yang ada dan tanggung jawab kepada konstituen.
“Ya kita gugat ke MK. Begitu MK memutus kalah, ya sudah, jalan Anda berdua menang, kan begitu. Langsung Pak Prabowo, Pak Gibran, Anda berdua menang, silakan. Selamat menjalankan tugas, negara harus jalan, tidak boleh mengganggu karena orang kalah. Bukan berarti kita tidak boleh kritis, saya akan tetap kritis kalah atau menang,” ujar Mahfud.
Terkait apakah Mahfud masih ingin maju di Pilpres 2029, ia mengingatkan, dirinya tidak pernah secara personal ingin mencalonkan diri dalam kontestasi seperti itu. Tidak pernah pula dirinya memasang iklan, membuat baliho, atau meminta survei.
Mahfud menegaskan, keikutsertaan dirinya dalam tiap kontestasi seperti Pilpres itu selalu karena diminta. Misalnya, di kontestasi Pilpres 2024 ketika diminta Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk jadi cawapres mendampingi Ganjar Pranowo.
“Saya tidak pernah ingin mencalon-calonkan diri sebagai capres atau cawapres karena saya tidak punya uang, tidak punya partai juga. Konon masuk PDIP biayanya mahal, miliaran, triliunan, dari mana saya? Tapi, begitu Bu Mega memanggil, Pak Mahfud tidak perlu pakai duit, negara ini perlu penegakan hukum, soal duit nanti ada yang mengurus panitia, duit kampanye Pak Mahfud tidak usah mengurus,” kata Mahfud.
Selain itu, ia menambahkan, kejadian serupa terjadi di kontestasi Pilpres 2019. Saat itu, Presiden Joko Widodo sendiri yang memintanya untuk mendampingi sebagai cawapres, meskipun pada akhirnya tidak terjadi karena ditolak parpol pendukung.
Mahfud mengaku dirinya bukan siapa-siapa, sehingga tidak ada masalah jika Jokowi akhirnya maju bersama Kyai Ma’ruf Amin. Setelah itu, Jokowi pula yang memintanya membantu di dalam pemerintahan sebagai Menkopolhukam selama periode 2019-2024.
“Saya juga tidak melamar sama sekali. Oleh sebab itu, yang akan datang pun saya tidak akan melamar-lamar, tidak. Saya tahu diri tidak punya duit dan tidak punya partai, tapi saya akan tetap berkontribusi kepada negara ini minimal bicara seperti ini agar rakyat sadar kita punya negara yang sangat besar yang harus kita jaga bersama,” ujar Mahfud. (WS05)
